Pertambangan Sektor Pertumbuhan Tertinggi

 Ekspor Ketapang Capai Rp 2,25 Triliun

KETAPANG – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang Hadi Santoso mengatakan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang tahun 2011 sebesar 7,98 persen atau naik 0,47 persen dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,51 persen. Angka ini, kata dia, juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalbar yang sebesar 5,94 persen.

“Ini merupakan pencapaian positif atas kinerja pembangunan ekonomi seluruh masyarakat Ketapang,” ungkapnya.

Dilihat dari sektor produksi, kata Hadi, pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi. Sementara sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar angka PDRB Kabupaten Ketapang hanya tumbuh 3,77 persen yang salah satu penyebabnya adalah penurunan produksi padi pada tahun 2011.

Sementara itu Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Ketapang Uray Naviandi mengatakan pertumbuhan ekonomi Ketapang saat ini terus menggeliat baik di hulu maupun hilir. Apalagi akses perdagangan semakin lancar. Bahkan kata dia, tidak hanya lokal, melainkan terus berkembang menjadi antardaerah. Perbaikan jalan di simpang hulu hingga Nanga Tayap contohnya, menjadikan daerah ini menjadi tidak terisolasi lagi.

“Sekarang pintu perdagangan sudah semakin terbuka seiring dengan kemajuan transportasi (baik darat, laut, udara) serta infrastruktur yang terus membaik. Ini tentunya berdampak positif bagi ekonomi wilayah” ujar Uray Naviandi.

Uray Naviandi juga menambahkan, data statistik menunjukkan bahwa neraca perdagangan Kabupaten Ketapang Tahun 2011 bernilai positif yang berarti nilai ekspor lebih besar daripada impor. Ini terlihat dari sumbangan ekspor terhadap total ekonomi Kabupaten Ketapang yang tercermin dari angka PDRB tahun 2011. Ekspor Ketapang pada tahun 2011 terhadap total ekonomi sebesar 22,87 persen atau sekitar Rp 2,25 triliun. Sedangkan dari sisi impor sekitar Rp 1,50 triliun. Artinya masih ada surplus sekitar Rp 750 miliar. Sedangkan untuk angka inflasi atas dasar harga produsen Kabupaten Ketapang tahun 2011 sebesar 6,30 persen turun 0,95 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,25 persen di tahun 2010.

“Dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi tentunya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari angka PRDB per kapita Ketapang yang meningkat dari 13,83 juta per kapita per tahun pada tahun 2010, menjadi 15,51 juta per kapita per tahun pada tahun 2011. Serta didukung juga dengan penurunan tingkat pengangguran yang turun dari 3,90 persen pada tahun 2010 menjadi 3,70 persen pada tahun 2011,” papar dia. (KiA)

sumber : http://www.equator-news.com/ketapang/20121031/pertambangan-sektor-pertumbuhan-tertinggi

Read More

Paulus Unjing: Kami Sudah Coba Rangkut Panitia Sandai Group

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Presidium Pemekaran Kabupaten Hulu Aik Paulus Unjing mengatakan, persoalan pemekaran wilayah sejatinya tidak akan sampai sejauh ini jika DPRD bijak dalam mengambil keputusan. 

Hal tersebut diungkapkanya terkait rencana empat kecamatan yang mengancam keluar dari Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Pihaknya menjelaskan sebelum dibentuk panitia pemekaran Kabupaten Hulu Aik beberapa waktu lalu sudah berusaha merangkul panitia Sandai Group.

"Kita sudah beberapa kali menghubungi panitia Sandai Group untuk bergabung dengan kita, namun mereka menolak, mereka justru mengatakan usaha tersebut hanya sia-sia saja. Dari itulah kami akhirnya membentuk kepanitiaan baru," jelasnya, Rabu (31/10/2012).

Setelah beberapakali melakukan rapat dengar pendapat baik dengan DPRD maupun eksukutif, akhirnya rencana pemekaran tersebut mendapat respon positif dari pemerintah, dengan adanya pengalokasian dana untuk tahap awal.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Peternak Ayam Ketapang Merugi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Asosiasi peternak dan pengusaha ayam potong Ketapang Kalimantan Barat meminta kepada DPRD segera menyelesaikan persoalan yang terjadi antara asosiasi dan perusahaan PT Sinar Inti Mustika (SIM), sehingga asosiasi bisa menjalankan usahanya dengan baik.

"Kita minta kepada badan musyawarah segera membahas secepatnya, dan bisa memfasilitasi pertemuan antara asosiasi dengan perusahaan PT SIM, supaya masalah ini tidak berlarut-larut," kata Ketua Asosiasi peternak dan pengusaha ayam potong Ketapang, Maniri kepada Tribunpontianak.co.id,Rabu (31/10/2012).

Maniri mengatakan, keberadaan PT SIM dianggap telah membuat kalangan peternak dan pengusaha kecil kelimpungan, karena stok ayam di pasaran Kabupaten Ketapang kebanyakan. Kondisi ini membuat mereka mengalami kerugian, lantaran sulit memasarkan ayam.

"Kenapa kami rugi, sebab ayam-ayam kami tidak terserap, sehingga kami harus mengeluarkan biaya lebih untuk memberi makan ayam-ayam kami, selain itu angka kematian ayam menjadi tinggi, karena memang tidak laku," jelasnya.

Dia mencontohkan, seperti pada hari raya lebaran Idul Adha beberapa waktu lalu, kalangan peternak tidak bisa menghabiskan stok ayamnya. Karena ayam membludak di pasaran. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya mereka dapat selalu menghabiskan ayam yang dijual.

"Bagaimana kami bisa mendapatkan keuntungan sementara harga pakan terus naik, sementara ayam kami tidak laku dijual," jelasnya.

Maniri mengatakan, asosiasi sangat mengharapkan DPRD Ketapang dan pemerintah bisa segera mengambil langkah bijak. Yakni menutup perusahaan yang dimaksud, agar kalangan peternak seperti mereka bisa menjalankan lagi usahanya.

"Kami hanya mengharapkan agar dewan segera menjadwalkan pertemuan, membahas masalah ini, supaya tidak terus berlarut-larut," tegasnya.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak  http://pontianak.tribunnews.com

Pemerintah terkait dalam hal ini DPRD dan PEMDA seharusnya dengan cepat mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini supaya mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. pemerintahkan bisa memfasilitasi untuk menjual ayam tidak hanya di dalam kota yang notabene kelebihan stok, pemerintah bisa memberi fasilitas untuk menjual ayam ke luar daerah misal kayong utara,pontianak dan daerah lain yang kekurangan stok ayam.

Read More

Hari Jadi Ketapang Ditetapkan 11 Maret 1418

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Ketua DPRD Ketapang Kalimantan Barat Gusti Kamboja mengatakan, ditetapkannya hari jadi Ketapang secara bersamaa oleh DPRD dan Pemkab Ketapang, merupakan indikasi pemerintah daerah pada diskursus tentang eksistensi sebuah peradaban dan sejarah sosialnya. 

"Penetapan hari jadi Ketapang tidak hanya melahirkan kepastian sejarah lokal tetapi juga social kewajaran sejarah, dan lebih dari itu memunculkan semacam kepercayaan dari masyarakat Ketapang dengan identitas lokalnya," kata Gusti Kamboja Selasa (30/10/2012).

Pada proses pencarian kepastian sejarah telah banyak pihak yang melibatkan diri, mulai dari pemerintah, pemerhati kebudayaan, sejarawan, akademisi, tokoh masyarakat dan berbagai pihak lainnya. 

Beberapa kegiatan pun telah dilakukan mulai, dari diskusi, seminar dengar pendapat. Dukungan ini telah diberikan kepada para pihak, mulai dari tokoh masyarakat, seluruh anggota DPRD Ketapang dan bupati.

"Dalam penetapan hari jadi kota Ketapang, didasarkan pada prasasti nisan, Makam Keramat Sembilan di Negeri Baru yang beratrikh pada tahun 1340 Saka atau 1418 masehi, dan merupakan prasasti sejarah tertua yang ditemukan di Kalimantan Barat." Katanya.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Jembatan di Manis Mata Mendesak Dibangun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Akses penyeberangan sungai yang terdapat di Desa Kelampai Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, memakan korban. 

Seorang warga dikabarkan mengalami patah kaki saat akan melakukan penyeberangan di kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

Maka dari itu pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Manis Mata dengan wilayah Kalimantan Tengah akan semakin dekat. Apalagi sebagian warga di sejumlah desa saat ini menggunakan jasa penyeberangan di sungai itu.

"Warga sangat berharap sekali agar pemerintah segera membangun jembatan penyeberangan di lokasi tersebut, supaya akses dari Desa Kelampai menuju Kalimantan Tengah lebih cepat," kata Anggota DPRD Alfian Nur kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa (30/10/2012).

Alfian mengatakan, dirinya sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan yang ada di wilayah itu. 

"Di sana kan sudah ada perusahaan, kita harapkan pemerintah bisa menggunakan dana sharing dengan perusahaan, kalau di perusahaan ka nada program CRS-nya, saya yakin perusahaan mau," kata Alfian.

Alfian mengatakan, di desa tersebut sejatinya sudah ada jembatan, akan tetapi jarak tempuhnya bisa mencapai 2 sampai tiga jam. Namun jika melalui penyeberangan tersebut jaraknya lebih dekat, karena merupakan jalur pintas.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Pemekaran Kabupaten Sandai Berlanjut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Ketua umum Panitia pembentukan Kabupaten Sandai Group, Flor Suryadarma mengatakan, perjuangan  untuk mewujudkan pembentukan kabupaten baru tetap akan dilanjutkan.

Menurutnya perjuangan yang dilakukan sudah berlangsung cukup lama.

"Perjuangan sudah dimulai sejak tahun 2001 yang lalu  yang kini sudah mendapat dukungan dari Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Ketapang. Kami tetap optimis pembentukan kabupaten baru ini akan segera terwujud,kami juga akan merangkul Kecamatan terdekat yakni Pemahan,'' kata Flor Senin (29/10/2012) malam di Ketapang.

Flor mengungkapkan ada tiga nama Kabupaten yang diusulkan ke legislative dan eksekutif yaitu Kabupaten Sandai, Kayong Timur, dan Hulu Aik  yang tergabung dari enam Kecamatan.

"Namun kami sayangkan ada dua kecamatan yang keluar dari Aundensi kemarin di DPRD Ketapang," katanya.

Flor berharap, dua Kecamatan tersebut agar dapat bergabung kembali dalam kepanitian pembentukan Kabupaten baru ini, agar tidak terjadi dualisme kepanitian yang bisa menghambat proses pemekaran.

"Kami berharap bisa bersatu kembali, sesuai apa yang disarankan ketua DPRD Ketapang,'' harapnya

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak  http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Wagub Buka Soft Launching PPLB Badau, Sejarah Baru Tercipta di Kawasan Perbatasan

Masyarakat di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya menyambut antusias acara soft launching Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Nanga Badau, yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Cristiandy Sanjaya yang juga selaku Ketua Delegasi Soft Launching PPLB Nanga Badau (Indonesia) dan Datok Wan Ali Delegasi dari Sarawak (Malaysia), serta pihak Imigresen (ICQS) Lubok Antu, di PPLB Nanga Badau, sekitar pukul 10.00, Sabtu (20/10).

Sedikitnya 3.000 masyarakat memadati lokasi itu. Tampak hadir juga, Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Ade Muhammad Zulkifli, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, sejumlah tamu-tamu penting dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan perwakilan dari negara tetangga Malaysia.

Soft launching yang dilaksanakan tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cristiandy Sanjaya dan penyerahan cindera mata kepada delegasi Malaysia.

Dalam sambutan Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengatakan, bahwa telah bertahun-tahun masyarakat Kapuas Hulu menantikan pembukaan border PPLB ini. Penantian tersebut terjawab dengan dilaksanakannya soft launching, yaitu awal difungsikannya pintu batas untuk kegiatan aktivitas keluar orang saja secara sah baik dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya.

“Kegiatan ini sudah dinantikan bertahun-tahun oleh masyarakat. Karena ini baru sebatas hanya untuk masyarakat Kalbar (Indonesia) dan Serawak (Malaysia). Lebih dari pada itu, hubungan antar dua negera bertetangga ini dapat terjalin harmonis,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cristiandy Sanjaya juga mengatakan bahwa  antusias masyarakat tersebut mengambarkan suka cita dalam menyambut pembukaan border ini. Sanjaya katakan pemerintah terus menggalakan pembangunan ke daerah pebatasan.

“Ini adalah suatu sejarah di mana rangkaian kegiatan pembangunan di daerah perbatasan dengan terealisasinya pembukaan PPLB atas soft launching antara Kalbar-Serawak. Nanti untuk skala secara globalnya, yaitu bagi Indonesia keseluruhan dan pihak Malaysia, akan dilaksanakan grand launching pada bulan Desember mendatang, ” terangnya.

Sanjaya berharap dengan pembukaan border tersebut, menjadikan seluruh aktivitas keluar masuk orang dan barang serta sektor perdagangan dengan status legal. “Pembukaan border ini juga bertujuan untuk memberantas kegiatan illegal yang terjadi selama ini. Baik itu perdagangan maupun aktivitas lainnya, serta mencegah masuknya peredaran narkotika,”cetusnya.

Oleh karena itu, Sanjaya berpesan agar pihak terkait yang menangani PPLB dapat bertugas dan menjalankan fungsinya dengan maksimal, terutama dalam pelayanan pembuatan paspor. “Percuma border dibuka jika masyarakat sendiri tidak punya paspor. Mari kita dukung pembukaan border ini, dengan memanfaatkan pintu batas negara dalam melakukan segala aktivitas keluar masuk barang maupun orang baik dari Indonesia ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Indonesia,” pesannya.

Perwakilan Delegasi Malaysia, Datok Wan Ali menuturkan, dengan dibukanya PPLB tersebut, menjadi catatan sejarah baru bagi antar kedua negara. Menurutnya, seiring dengan sebuah capaian yang telah lama dinantikan tersebut, aktivitas keluar masuk orang dan barang nanti tidak lagi ilegal. "Ini sejarah baru bagi dua negara, tidak ada lagi yang ilegal dan tidak ada lagi jalan-jalan tikus, karena PPLB ini adalah jalan sah yang harus dilewati. Kita ingin memberantas yang ilegal," kata Datok Wan Ali, terpisah.(Freelancer/Timotius) sumber : http://www.borneotribune.com

Read More

Warga Ketapang Pertanyakan Operasional PT BIG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Tidak beroprasinya PT Benua Indah Group yang ada di Desa Kemuning Biutak Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, memunculkan masalah baru, pasalnya konflik social antar masyarakat terus terjadi. Mereka berharap kepada pemerintah segera bertindak untuk mencari jalan keluarnya.

Sonkoy  (53) mantan ketua  DAD Kemuning Biutak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, berharap kepada dinas perkebunan segera menurunkan tim ke lapangan, sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat bisa segera terselesaikan.

"Jika tidak segera diselesaikan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah yang besar," kata Sonkoy di Ketapang Selasa (23/10/2012).

Sonkoy mengatakan, selain konflik agraria antara kelompok tani plasma sawit dengan PT Benua Indah, di daerah tersebut saat ini juga terjadi konflik yang berkaitan dengan perbatasan, antara desa SP6 Desa Kepuluk Kec Sungai Melayu Raya dan SP 9 Desa Kemuning Biutak Kecamatan Matan Hilir Selatan.

"Masyarakat menuntut PT BIG menyerahkan lahan seluas 420 hektare, namun sampai sekarang  perusahaan belum merealisasikan janji yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya," tegasnya.

Akuang (62) warga Kemuning Biutak yang lain juga menyampaikan hal serupa. Dikatakannya sawit yang berada  di sp 9 sudah diterlantarkan oleh PT BIG  karena perusaan tersebut sudah pailit, alias tidak beroperasi kembali. Maka dari itu sudah seharusnya perkebunan tersebut diserahkan kepada masyarakat.  

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2012/10/23/warga-ketapang-pertanyakan-operasional-pt-big

Read More

Restoran Cepat Saji Akan Hadir di Ketapang

Geliat perkembangan Kota Ketapang semakin mantap. Tak hanya infrastruktur yang terus dibenahi pemerintah, sejumlah investor bidang jasa juga melirik Kota Ketapang sebagai sasaran pengembangannya. Salah satunya adalah restoran cepat berjaringan internasional pertama di Indonesia, Kentucky Fried Chicken (KFC) juga mengembangkan bisnis di Ketapang. 

Rencananya restoran siap saja yang bersertifikat internasional ini akan mulai beroperasi pada Januari 2013. Sebelum dioperasikan, terlebih dahulu dibenahi adalah bangunannya yang terletak di kawasan strategis yakni Jalan DI Panjaitan, persisnya di samping Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang atau depan RSUD dr Agusdjam Ketapang. Pembangunannya juga sedang dilaksanakan, dan diperkirakan tuntas serta dioperasikan pada Januari 2013. "Restoran cepat saji bersertifikat internasional hadir di Ketapang merupakan yang pertama kali di Kalbar," kata Iin Solinar didampingi Ameng, kemarin. 
Pengusaha muda asal Ketapang ini menerangkan dihadirkannya restoran cepat saji di Ketapang, sebagai peran nyata mereka membangun daerah ini. Hadirnya restoran cepat saji tersebut, nantinya diharapkan dapat menjadi restoran favorit kawula muda dan keluarga Kota Ketapang. 
Sebagai restoran berslogan Jagonya Ayam, selama ini KFC selalu menggunakan daging ayam dengan kualitas unggul. Sisi lain, mereka juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Misalnya, jika ada pelanggan yang membeli product, tapi menbawa pulang. Maka, dipersipkan pelayanan khusus, produk langsung diantar ke pembeli. "Misalnya pembeli tidak ingin makan ditempat, maka produk pesanan langsungd diantar ke mobil, tanpa harus pembeli turun dari mobilnya," terang Iin Solinar. Hadirnya restoran cepat saji ini, salah satunya dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Ketapang yang telah memberikan izin untuk hadirnya restoran cepat saji di Ketapang.@ 

Liputan Syahran (Reporter Renita FM) sumber : http://www.humas.ketapang.go.id

Read More

Kalimantan Utara Provinsi Ke-34 RI, Empat Kabupaten Baru Juga Ditetapkan

JAKARTA - Jumlah provinsi di Indonesia bertambah satu. Komisi II DPR dan Kemendagri kemarin (22/10) menetapkan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi baru hasil pemekaran dan daerah otonom baru (DOB). Dengan penambahan tersebut, kini Indonesia memiliki 34 provinsi.

Selain Kaltara sebagai provinsi baru, empat DOB yang terbentuk adalah Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (keduanya Papua Barat), serta Kabupaten Pesisir Barat (Lampung). Empat kabupaten baru itu dibentuk dalam RUU terpisah dengan Kaltara.

Penetapan lima daerah baru tersebut dilakukan dalam rapat kerja Panja DOB Komisi II DPR yang menghadirkan Mendagri Gamawan Fauzi bersama Komite I DPD. "Seluruh fraksi, termasuk DPD, dan pemerintah menyepakati pembentukan lima daerah otonom baru," ujar Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat menyampaikan kesimpulan hasil raker di gedung parlemen kemarin.

Selain lima daerah yang disahkan itu, empat calon DOB lain sejatinya diusulkan untuk ditetapkan. Mereka adalah Kabupaten Malaka (NTT), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Namun, dalam pembahasan internal antara DPR, pemerintah, dan DPD, empat wilayah tersebut dinilai belum memenuhi syarat.

Agun menyatakan, masih ada catatan terhadap beberapa daerah itu yang belum terselesaikan. Menurut dia, empat daerah yang belum disahkan sebagai DOB harus menyelesaikan garis batas wilayah, kesepakatan dana hibah dengan wilayah induk, dan peralihan aset.  "Pertimbangan ini penting semata-mata agar pasca peresmian tidak timbul problem," kata politikus Partai Golkar itu.

Beberapa syarat yang dinilai belum selesai tersebut, kata Agun, merupakan hal prinsip demi keberlangsungan daerah itu. DPR dan pemerintah, lanjut dia, tidak sekadar melandaskan syarat DOB pada PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penghapusan DOB. "Namun, ada juga pendekatan geopolitis dan geostrategis. Misalnya, pertahanan, pelayanan masyarakat, dan efektivitas pemerintahan," jelasnya.

Rencananya, lima RUU DOB itu ditetapkan DPR dalam sidang paripurna pada 25 Oktober mendatang. Sesuai dengan mekanisme pengesahan UU, presiden memiliki waktu sebulan untuk memasukkan lima UU DOB tersebut dalam lembaran negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menambahkan, meski sembilan DOB itu diajukan untuk ditetapkan, tetap diperlukan sinkronisasi. DPR perlu memastikan jika sudah tidak ada lagi sengketa perbatasan, kepastian ibu kota melalui persetujuan semua pemangku kepentingan. "Gubernur, bupati, atau wali kota daerah induk dan DPRD sudah harus teken," kata Hakam.

Hal yang tidak kalah krusial adalah bantuan dana dari daerah induk saat UU lima DOB terkait itu ditetapkan presiden. Daerah baru tersebut nanti harus mengadakan pilkada melalui bantuan dana yang disalurkan dari daerah induk. "Semuanya harus fix, harus bulat keputusannya," tuturnya.

Gamawan dalam pandangannya mewakili pemerintah memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR atas inisiatif RUU DOB. Pelibatan DPD untuk menyepakati DOB tentu menjadi hal yang patut ditindaklanjuti dalam pembahasan RUU terkait dengan daerah nanti. "Pemerintah sejatinya masih menerapkan moratorium pemekaran. Namun, kami menerapkan prinsip selektif dalam hal ini," ujar Mendagri.

Menurut dia, pemerintah sudah sangat berpengalaman dalam hal pemekaran. Dalam sebuah kasus, ada sebuah DOB yang selama bertahun-tahun tidak mendapatkan serah terima resmi dari daerah induk. Mendagri memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan Komisi II dengan mengatur sanksi-sanksi untuk mengantisipasi hal itu. "Kami atas nama pemerintah setuju terhadap RUU ini," jelasnya.

Secara teknis, pembentukan DOB itu tidak akan memengaruhi Pemilu 2014. Mendagri menjelaskan, dalam grand design yang disusun pemerintah, DOB yang disahkan tersebut baru efektif dan mandiri dalam waktu tiga tahun mendatang. Saat lima DOB itu sah secara UU, akan ditetapkan penjabat (pejabat sementara, Red) yang untuk sementara mengawal pemerintahan.

"Penjabat diberi waktu sembilan bulan. Setelah penjabat, dia tidak boleh mengisi pemilu dulu," ujar Gamawan. Dia menambahkan, setelah pemilu legislatif dilaksanakan, pada 2015 DOB tersebut baru bisa mengadakan pemilihan kepala daerah. Itu adalah momen tiga tahun pasca 2012, ketika DOB tersebut bisa mandiri.

Pengisian DPRD di DOB yang terkait dilakukan sesuai dengan hasil pemilu legislatif berdasar kesepakatan daerah pemilihan (wilayah, Red) yang sudah ditetapkan. "Setelah anggota DPRD terpilih, pada 2015 mereka baru dipindahkan," jelas mantan gubernur Sumatera Barat itu. (bay/c7/agm)

 Provinsi dan Kabupaten Baru
 1. Provinsi Kaltara
 2. Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat)
 3. Kabupetan Manokwari Selatan (Papua Barat)
 4. Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat)
 5. Kabupetan Pesisir Barat (Lampung)

 Kabupaten yang Pengesahannya Tertunda
 1. Malaka (Nusa Tenggara Timur)
 2. Mahakam Ulu (Kalimantan Timur)
 3. Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan)
 4. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat)

 Sumber: Raker Komisi II DPR-Kemendagri, 22 Oktober 2012 sumber : http://m.jpnn.com/news.php?id=144313

Read More

Pembebasan Lahan Diminta Transparan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Tokoh masyarakat Sunggai Jahak desa Kuala Tolak Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, mengharapkan, agar proses pembebasan lahan yang dilakukan PT, KAL (anj agri) harus transparan terhadaap masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Jangan sampai ada salah satu sisi yang diuntungkan dan salah satu sisi dirugikan, dan perusahaan harus melakukan pertemuan akbar yang sifatnya rapat desa yang melibatkan masyarakat empat dusun di desa Kuala Tolak," kata Supiyanto, Jumat (19/10/2012).
 
Dikatakannya, warga ke empat dusun inilah yang harus diundang supaya masalah pembebasan lahan serta penerimaan uang kompensasi lahan yang masyaraakaat terima dari perusahaan menjadi jelas.
 
"Hal ini dimaksudkan agar tidak sampai menimbulkan kecurigaan serta keresahaan ditengah-tengah masyarakat desa Kuala Tolak secara umumnya" ujarnya. 
 
Dia mengharapkan rapat tersebut harus dilaksanaakaan paling lambat 1minggu dari pertemuan silaturahmi yang dilakukan oleh warga setempat di kantor pt,kal dikasaai pada tgl 17-10-2012 beberapa waktu yang lalu.
 
"Pihak perusahaan harus menjelaskan dengan detail kepada masyarakat agar semuanya berkaitan proses pembebasan lahan menjadi terang benderang," ujarnya.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Delapan Kelas MTB Road Race Akan Dipertandingkan

Meningkatkan semangat jiwa keolahrgaan di kalangan masyarakat, maka kembali kejuaraan balap sepeda MTB Road Race se-Ketapang rencana digelar pada Minggu (21/10). Menurut Salamudin SP dari Pengkab ISSI Ketapang bahwa kejuaraan balap sepeda MTB Road Race se-Ketapang, salah satu tujuannya menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas melalui olahraga. 

"Termasuk juga mempersiapkan atlet-atlet olahraga balap sepeda untuk event yang lebih tinggi," tegas Salamudin SP, dari Pengkab ISSI Ketapang belum lama ini. 
Kejuaraan balap sepeda MTB Road Race se-Ketapang akan diikuti para atlet Pengkab ISSI Ketapang serta masyarakat olahraga akan dibagi dalam delapan kelas.Adapaun kelas yang dipertandingkan diantaranya Kelas SMP Putri jarak 6 KM, 3 lap/putaran dengan usia 12-14 tahun. Kelas SMP putra jarak 8 KM 4 lap/putaran dengan usia 12-14 tahun. Kelas SMA putri jarak 6 KM, 3 lap/putaran dengan usia 15-17 tahun. Kelas SMA putra jarak 8 KM, 4 lap/putaran dengan usia 15-17 tahun. Kelas Master B jarak 4 KM 2 lap/putaran dengan usia 46-50 tahun. Kelas Master-A jarak 6 KM, 2 lap/puataran dengan usia 40-45 tahun. Kelas Master Open jarak 12 KM, 6 lap/putaran. Dan, Kelas eksekutif jarak 4 kM, 2 lap/putaran. 
Balap sepeda MTB Road Race se-Ketapang ini akan mengambik rute start/finish halaman depan Kantor Bupati Ketapang-Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Ade Irma Suryani-Jalan RM Sudiono-Jalan Basuki Rahmat-Jalan Jenderal Sudirman. 
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Budparpora Ketapang, Drs Syaiful Zalid membenarkan adanya rencana kejuaraan balap sepeda MTB Road Race se-Ketapang tahun 2012. Maksud kegiatan ini memperkenalkan olahraga bersepeda kepada masyarakat dan mensukseskan program pemerintah dibidang olahraga dan pariwisata. 
"Harapan kita (Dinas Budparpora Ketapang) menggelar kegiatan ini tujuannya untuk memasyarakatkan olahraga bersepeda sehingga kedepannya olahraga ini dikenal oleh masyarakat olahraga Ketapang," ujar Syaiful Zalid didampingi Dahlan AR. 
Kepala Dinas Budparpora Ketapang, Yudo Sudarto SP menerangkan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat telah dimasukkan dalam kalender tetap Dinas Budparpora Ketapang.untuk kegiatan. Balap sepeda MTB Road Race tahun 2012 direncanakan poada 21 Oktober. Rencananya pembukaan secara resmi akan dilakukan oleh Bupati Ketapang. "Pembukaan resmi diagendakan pada pukul 06.00 WIB dipusatkan start dan finish. Di halaman depan Kantor Bupati Ketapang," ucap Yudo Sudarto. @ sumber : http://www.humas.ketapang.go.id

Read More

Pemkab Terima CSR dari Bank Kalbar

Pemkab Ketapang menerima bantuan satu unit dump truck berupa armada angkutan sampah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).Dumd truk nomor polisi KB 9862 GG diserahkan Samsir Ismail, Direktur Umum Bank Kalbar didampingi Hidayatulah Kepala Cabang Bank Kalbar Ketapang dan Agus Salim, kepala cabang Bank Kalbar kepada Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH didampingi Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si di halaman Kantor Bupati Ketapang, Selasa (16/10) siang. 


Wakil Bupati Ketapang berharap bantuan tersebut dapat menunjang pelayanan, khususnya dalam pengangkutan sampah di Ketapang. Dengan bantuan tersebut dapat menjadikan pengangkutan sampah di Kota Ketapang lnacar. Selanjutnya Wakil Bupati Ketapang, langsung menyerahkan bantuan dum truk tersebut kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ketapang, Drs HM.Sera'I yang disaksikan Sekda Ketapang maupun para asisten Setda Ketapang. 
Menurut Samsir Ismail, Direktur Umum Bank Kalbar bahwa bantuan CSR diberikan sebagai bentuk kepedulian BUMD dalam meningkatkan pelayanan publik. CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan di daerah. Tentunya bantuan yang diberikan sesuai dengan keperluan daerah, karena itu bantuan tidak seragam dengan semua daerah. Pada tahun 2011, Pemkab Ketapang mendapat bantuan berupa ambulance. Untuk wilayah Kalbar, CSR yang diberikan ada yang berupa ambulance, dump truck, perpustakaan hingga beasiswa. 
Dilanjutkan dengan adanya bantuan satu unit dump truck dapat membantu mengatasi permasalahan angkutan sampah. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung dengan penyertaan modal Pemkab Ketapang di Bank Kalbar. Harapannya kedepan pelayanan bank dapat terus meningkat.

sumber : http://www.humas.ketapang.go.id

Read More

Pembebasan Lahan Bandara Butuh Rp 20 M

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG -Pemerintah Kabupaten Ketapang memerlukan dana sebesar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan warga untuk  Pembangunan Perpanjangan landasan pacu runway bandara Rahadi Oesman Ketapang.

Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun, kepada sejumlah wartawan. Katanya, saat ini kendala untuk pembagunan perpanjangan landasan pacu tersebut masih terkendala anggaran. 

Menurutnya ketersediaan anggaran pemkab Ketapang saat ini  jauh dari kebutuhan yang ada, anggaran yang tersedia baru ada sekitar Rp2 miliar.

"Negosiasi pemkab dengan warga sekitar masih terus dilakukan. Saat ini hanya  masalah kesepakatan  harga tanah dengan masayarakat,penjualan tanah harus sesuai  dengan standar NJOP,''ujar Boyman.

Kadis Perhubungan dan Informatika Ketapang, Suryanto,AR, mengatakan,memang kendala yang dihadapi pemkab, Ketapang adalah masalah pembebasan lahan warga ,saat ini  dinas perhubungan dan pihak bandara Rahadi Oesman  Ketapang masih terus melakukan upaya negosiasi harga dengan warga yang memiliki lahan.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Jamadin

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Masyarakat berharap proses pembebasan lahan ini benar-benar transparan dan sesuai dengan deal pemilik tanah dan pemerintah. tanpa ada embel-embel pembengkakan anggaran

Read More

DPRD Soroti Kinerja Pemkab Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Sejumlah anggota DPRD Ketapang menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai kurang maksidmal pada penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Ketapang  tahun 2013,  di ruang sidang DPRD Ketapang Senin (15/10/2012)

 Tini, anggota DPRD dari Partai Hanura, meminta  dinas PU Ketapang agar dalam melakasanakan pembangunan tepat sasaran, begitu juga dengan dinas kesehatan dimana masih banyak kekurangan tenaga medis terutama di daerah pedalaman. Sedangkan di dinas pendidikan masih banyak permasalahan yang ada di SKPD tersebut.

`'Kami minta agar anggaran yang digunakan setiap SKPD transparan,''kata Tini, kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (15/10/2012).

Tini mengemukan, di dinas pendidikan terlalu banyak masalah diantaranya dana tunjangan sertifikasi bagi guru yang seharusnya tidak perlu ada pemotongan, namun pada kenyataanya adanya pemotongan dana tersebut.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Jamadin

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Pesona Bukit “Unta” Ketapang

Bentuknya Seperti Pundak Unta

KETAPANG – Selain kaya akan bahan tambang, Kabupaten Ketapang ternyata juga kaya akan pesona wisata. Salah satunya adalah Bukit “Unta” di Kecamatan Sungai Laur. Dinamakan Bukit “Unta” karena bentuknya yang mirip pundak unta.

Kepala Dinas Pariwisata Ketapang Yudo Sudarto mengatakan Bukit “Unta” adalah nama lain dari Bukit Batu Daya. Disebut batu daya karena sering memperdaya pandangan.

Dikatakannya bila dilihat dari tempat yang berbeda maka bentuknya juga akan berbeda. “Bukit ini berdiri kokoh, bila kita berlayar dari Pontianak atau Pulau Karimata, maka Bukit Batu Daya ini tampak menonjol pada gugusan Gunung Palung, karena bentuknya yang kokoh bersegi seperti gantang, yaitu takaran padi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bukit ini terletak antara perbatasan Kecamatan Sungai Laur, Simpang Hilir, dan Sukadana. Termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP). Banyak wisata yang bisa dilakukan di Bukit Batu Daya, antara lain penelitian, mendaki bukit, mandi, dan berenang di sungai kecil dengan air yang sangat bersih serta menikmati view dengan pemandangan yang indah.

“Bukit ini terkenal terjal dan berbatu. Seorang pemanjat tebing dari Universitas Indonesia Jakarta meninggal karena jatuh dari bukit ini. Di kalangan pemanjat tebing (rock climber), bukit ini sudah begitu terkenal. Sayang letaknya agak jauh dari Kota Ketapang,” ungkapnya.

Meski menarik, namun tempat wisata tersebut belum tersedia fasilitas penunjang seperti hotel, penginapan, dan transportasi belum begitu lancar ke lokasi. Tetapi bagi wisata minat khusus, hal ini tak bermasalah. Soalnya sepanjang waktu bisa saja berkunjung ke daerah ini.

“Secara umum, waktu yang terbaik untuk berkunjung di sana bulan November sampai bulan Mei, pada musim kemarau pemandangan yang indah kurang terlihat jelas karena Bukit Batu Daya diselimuti kabut yang cukup tebal,” jelasnya.

Untuk menuju daerah ini dapat menempuh jalur darat melalui Rasau Jaya (Pontianak). Kemudian menumpang speedboat selama tiga jam hingga ke Teluk Melano ibu kota Kecamatan Simpang Hilir. Dari Telok Melano menuju Desa Perawas (Desa Batu Barat) atau Desa Matan. Dari desa ini keangkuhan gunung Bukit Batu Daya ini sudah terlihat.

“Untuk menuju lokasi dapat menggunakan ojek sepeda motor atau menumpang truk pengangkut kayu yang sering menuju ke lokasi ini. Apabila menggunakan pesawat dari Pontianak menuju Ketapang ditempuh kurang-lebih 40 menit. Kemudian dari Ketapang menuju Melano dengan kendaraan roda empat sekitar tiga jam,” tuntasnya. (KiA)

sumber : http://www.equator-news.com

Read More

Peternak Ayam Datangi DPRD

AKSI DEMO: Sejumlah peternak ayam daging/potong melakukan orasi di depan Gedung DPRD Ketapang, Senin (8/10) lalu, dalam aksi demi mereka, menyikapi keberadaan PT SIM. ISTIMEWA

KETAPANG – Sekitar 200-an peternak ayam daging/potong melakukan audiensi  ke Gedung DPRD Ketapang, Senin (8/10) pagi. Setelah melakukan orasi di luar pagar DPRD, sekitar pukul 09.30 WIB, sejumlah perwakilan peternak diterima untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. Selain unsur pimpinan dan anggota DPRD, tatap muka dengan perwakilan peternak juga dihadiri langsung Sekda Ketapang Andi Djamiruddin, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Industri Syahrani; perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), serta instansi-instansi lainnya. Dialog tersebut tidak hanya mendengarkan permasalahan yang dihadapi para peternak, tetapi juga dalam rangka mencari rumusan solusi terbaik.

Sebelum dilakukan dialog dengan DPRD dan pemerintah daerah, para peternak tersebut menggelar orasi di depan Gedung DPRD. Mereka membawa sejumlah spanduk serta pamflet berisikan tuntutan peternak ayam broiler. Aksi damai mereka mendapat pengamanan ketat dari puluhan anggota Polres Ketapang maupun Polsek Delta Pawan.

Para peternak tersebut meminta agar PT SIM sebagai sebuah perusahaan peternakan, tidak membuat peternak kecil menjadi gulung tikar. Versi para peternak, pihak perusahaan telah menjalankan praktik monopoli. Perusahaan tersebut, menurut mereka, sudah beroperasi dalam delapan bulan terakhir. Mereka juga tidak tahu apakah perusahaan bersangkutan memiliki izin atau tidak.

Sementara lokasi kandang perusahaan tersebut, ditambahkan mereka, berada di beberapa tempat. Akibat aktivitas perusahaan, para peternak kecil ini mengaku kewalahan. Pasalnya, mereka menyebutkan bahwa perusahaan tersebut menjual ayam di bawah harga pasar kepada para peraih. Akibatnya, para peraih langganan peternak lokal semuanya berpindah ke perusahaan tersebut. Akibatnya para peternak merasa dirugikan. Jika peternak kecil ini menjual dengan harga bersaing dengan perusahaan tersebut, maka mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar.

"Tolong kami dibina, agar jadi masyarakat yang baik," tegas Maniri, koordinator aksi damai peternak dan pengusaha ayam potong dalam orasinya. Sementara itu, dalam audiensi yang berlangsung di lantai dua Gedung DPRD Ketapang tersebut, terungkap bahwa perusahaan tersebut dalam proses perizinannya, belum lama meminta rekomendasi dari instansi terkait. Artinya, terungkap bahwa perusahaan tersebut beroperasi terlebih dahulu sebelum mengurus perizinan. Kepala Distanak melalui Kabid Peternakan berjanji menindaklanjuti, dengan mempertanyakan  kepada pihak perusahaan akan motivasi perusahaan tersebut hadir di Ketapang. Semestinya, menurutnya, keberadaan perusahaan sama-sama memberikan manfaat kepada masyarakat. “Karena itu akan diupayalan solusinya, bagaimana perusahaan untung, dan asosiasi peternak ayam juga unrtung,” kata dia. (ash/ads)

sumber : http://www.pontianakpost.com

Read More

Pekerja Kontrak Masih Banyak di Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Sebagian perusahaan di Kaupaten Ketapang Kalimantan Barat ternyata masih banyak yang belum memenuhi undang-undang ketenagakerjaan, karena merea masih menggunakan sitem kontrak status tidak tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
 
Satu diantaranya di perusahaan PT.Suka jaya Makmur yang bergerak di sektor industri perkayuan.  Kepala bidang dinas sosial tenaga kerja  dan Transmigrasi Ketapang Firdaus, mengatakan, di perusahaan PT.Suka jaya Makmur, ada sekitar 1500 karyawan tetap, dan  status tidak tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 700 Karyawan.  

"Tidak semua perusahaan yang memberlakukan PKWT,hanya perusahaan tertentu saja,'' kata Firdaus Kamis (11/10/2012) di ruang kerjanya.

Firdaus menjelaskan adanya rekrutmen karyawan PKWT tersebut karena ada kebutuhan tambahan pekerjaan sehingga perusahaan menerima karyawan dengan perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT).

"Misalnya ada order besar dari luar negeri, Artinya perusahan membutuhkan karyawan lebih banyak untuk mengerjakan order tersebut, Makanya direkrut oleh perusahaan tersebut dengan model PKWT,''Ujarnya.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Warga Air Upas Ketapang Dambakan Listrik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Empat Desa di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat hingga saat ini belum tersentuh aliran listrik dari PLN area Ketapang. Kondisi ini sudah berlansung puluhan tahun, warga sangat berharap PLN segera masuk ke daerah tersebut.

Seketaris Kecamatan Air Upas Syahrial Basri mengatakan, fasilitas  listrik selama ini hanya melalui cabang ranting PLN di kecamatan Marau, yang  hanya bisa mengaliri kecamatan Air Upas saja, dan tidak bisa  menjangkau ke empat desa tersebut .

Syahrial mengemukan, dapun desa-desa yang tidak tersentuh aliran listrik hingga kini yakni  Desa Membuluh Baru(SP1),Gemerang(SP8),Banda Sari(SP5),Air Durian jaya (SP3,SP4) yang semuanya berada di Kecamatan Air Upas. 

"Untuk di daerah  Kecamatan Air Upas meskipun mendapat fasilitas aliran listrik, namun terkadang aliran listrik sering hidup dan mati tidak menentu,'' katanya, Kamis (11/10/2012).

Syharial menjelaskan,  pihak kecamatan telah memberikan hasil keputusan Musrenbang bersama masyarakat sejak beberapa tahun silam ke PLN cabang ketapang dan PLN  pusat, agar  segera mendirikan cabang ranting di Kecamatan Air Upas, mengingat kondisi masyarakat di Kecamatan Air Upas lebih ramai penduduknya yang sangat membutuhkan aliran listrik. "Namun hingga kini belum juga ada terealisasi hasilnya,'' ujar Syahrial.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

pemerintah tekait dalam hal ini seharusnya selalu berkordinasi dengan PLN ketapang memberikan solusi listrik untuk daerah-daerah terpencil di ketapang tidah hanya air upas tetapi semua daerah terpencil yang belum merasakan listrik, sekedar saran didaerah terpencil biasanya mempunyai potensi mengembangkan pembangkit listrik tenaga hidro sekala kecil sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk listrik ini.

Read More

Dinas Pertanian Bantu Petani 165 Hand Traktor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Dinas pertanian dan peternakan Ketapang akan menyerahakn 165 unit hand traktor dalam waktu dekat ini kepada petani. Bantuan tersebut akan dibagikan secara menyuluruh di 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang.

Kepala bidang, Tanaman Pangan dan Holtikultura dinas pertanian dan peternakan Ketapang Akhmad Humaidi mengatakan, sumber dana yang dipergunakan tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan APBD murni tahun 2012.  "Untuk DAK sebanyak 105 unit dan yang dari APBD murni sebanyak 60 unit," kata Humaidi kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa (9/10/2012)

Dijelaskannya, masyarakat yang akan mendapat bantuan adalah mereka yang telah mengajukannya pada tahun anggaran sebelumnya. Disamping itu mereka juga harus mempunyai kelompok tani dan mempunyai hamparan minimal 10 sampai dengan 15 hektare.

"Misalnya bantuan tahun 2012 ini, mereka harus mengajukannya tahun 2011, kalau mengajukannya baru tahun 2012 ini tidak bisa, namun terkadang banyak masyarakat yang salah persepsi sehingga menyalahkan kita," tandasnya.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Jamadin

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Tak Lulus Sertifikasi Guru Ancam Mogok Ngajar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Sebanyak 67 Guru di Kabupaten Ketapang yang tidak lulus ujian sertifikasi melalui sistem Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG), mengancam melakukan mogok mengajar. 

Satu diantara guru yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, ke 67 guru tersebut, merupakan 295 guru yang mengikuti ujian sertefikasi beberapa waktu lalu. Namun tanpa alasan yang jelas mereka tidak lulus. "Jika nasib ke 67  tenaga pengajar tersebut tidak jelas kami akan mogok mengajar," katanya kepadaTribunpontianak.co.id, Minggu (7/10/2012).

Dia mengatakan, para guru tersebut sudah mengikuti ujian ulang sertifikasi guru sebanyak 2 kali, namun tetap saja tidak lulus. Dirinya juga tidak tahu jelas apa yang menjadi penyebabnya.

Ia mengatakan, para guru yang sebagian besar guru SD  itu berencana hari Senin (8/10/2012) akan  mendatangi Kantor Dinas  Pendidikan. Mereka akan mempertayakan alasan kenapa mereka tidak lulus.`'Anehnya di Kabupaten Sambas guru yang mengikuti ujian sertifikasi guru lulus semua, kenapa di Ketapang tidak,"tandasnya.
sumber : http://pontianak.tribunnews.com
satu lagi permasalahan yang terjadi di dinas pendidikan ketapang yang menyatakan citra dinas ini semakin menurut kmaren permasalahan dana pembangunan sekolah belum juga selesai ditambah lagi dengan ini 67 guru yang mengikuti plpg tidak lulus padahal sudah mengulang 2 kali tanpa alasan yang jelas oleh pihak dinas pendidikan ketapang. membaca dari situs resmi sertifikasi guru rayon 120 untan hanya menyebutkan "Sehubungan dengan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Guru dalam jabatan tahun 2012, dengan ini kami informasikan bahwa daftar hasil kelulusan telah kami sampaikan kepada Diknas Kab./Kota masing-masing di Kalimantan Barat.

Kepada seluruh peserta Sertifikasi Guru kuota tahun 2012 diharapkan menghubungi pihak Diknas di Kab./Kota masing-masing untuk mengetahui hasil kelulusan PLPG.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih." dari kutipan di situs http://www.sergurayon20.net bahwa kelulusan ditentukan oleh  panitia PLPG rayon 120 untan tetapi janggalnya kena semua yang sudah mengulang 2 kali tidak lulus padahal dikabupaten lain telah dinyatakan lulus semua, apakah ada yang salah dengan guru ketapang ? jawabannya boleh ditulis di koment

Read More

Sektor Peternakan Meningkat

SEKTOR peternakan, khususnya ternak sapi di Kabupaten Ketapang, mempunyai potensi pengembangan yang cukup besar. Ini mengingat  luas wilayah potensi pengembangan sapi yang masih cukup menjanjikan, yaitu sekitar 344.482 hektar. Luasan ini sendiri terdiri dari lahan perkebunan, pekarangan, padang rumput, dan tegalan. Dengan luas lahan ini, Kabupaten Ketapang berpotensi menjadi sentra terbesar di Provinsi Kalimantan Barat, sebagai kabupaten yang mampu mengembangkan potensi ternak sapi. Demikian dipaparkan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang, Hadi Santoso.

Ia memaparkan, dari hasil pendataan sapi potong, sapi perah, dan kerbau (PSPK2011), yang dilaksanakan bulan Juli 2011 lalu, tercatat bahwa populasi sapi potong di Kabupaten mencapai 27.645 ekor. Hewan-hewan ternak tersebut dipelihara oleh sekitar 7.417 rumah tangga, tiga pedagang, dan satu pemelihara lainnya. “Sedangkan jumlah pemelihara kerbau sebanyak 729 rumah tangga, dengan jumlah ternak kerbau sebanyak 2.364 ekor,” terangnya.

Dari hasil pendataan itu, kata dia, jumlah ternak sapi potong dan kerbau di Kabupaten Ketapang adalah yang terbanyak di antara daerah lainnya di provinsi ini. Bahkan dari total ternak kerbau di Kalbar, sekitar 74,67 persen berada di Ketapang. “Dengan populasi ternak sapi yang cukup tinggi, ke depan dirasa Kabupaten Ketapang dapat mencapai swasembada daging, khususnya daging sapi, bahkan bisa melakukan ekspor ke wilayah lain,” terangnya.

Sementara itu, kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Ketapang, Uray Naviandi, memaparkan bahwa persebaran jumlah sapi paling banyak adalah di Kecamatan Matan Hilir Selatan sebanyak 8.794 ekor dan Kecamatan Benua Kayong, 7.180 ekor. Sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Singkup dan Simpang Dua. Persentasenya, menurut dia, sebagian besar merupakan sapi potong berupa sapi betina sekitar 67,70 persen, sedangkan sisanya 32,30 persen sapi jantan.

Kendati potensi petrenakan sapi di Ketapang mulai berkembang, namun Naviandi menyayangkan sistem pemeliharaan sapi di Kabupaten Ketapang masih belum maksimal dalam mensejahterakan peternak. Ini, menurut dia, karena sebagian besar adalah menerapkan sitem bagi  hasil. Ditambahkan dia, berdasarkan data yang ada, menunjukan sekitar 41 persen sapi yang dipelihara peternak adalah bukan milik sendiri atau dengan kata lain berasal dari pihak lain. “Penerapan sistem bagi hasil tentunya relatif kurang memaksimumkan keuntungan produksi yang didapat peternak, karena harus dibagi dengan pemilik ternak/pemilik modal. Pola kemitraan atau sistem pinjam modal bergulir, misalnya melalui koperasi dirasa mungkin relatif lebih dapat mengangkat perekonomian rumah tangga peternak,” kata Naviandi.  (ash) sumber : http://www.pontianakpost.com

Read More

Pemkab Ketapang Diminta Bekerja Cepat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Anggota DPRD Ketapang Kalimantan Barat Antoni Salim mengatakan, masa waktu pelaksanaan APBDP tahun anggaran 2012 relatif singkat, yakni sekitar 2,5 bulan. Maka dari itu semua pihak dituntut untuk bekerja lebih keras lagi agar proses lelang tender dan kontrak proyek dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

"Agar semua dana dapat terserap secara optimal dengan demikian proses pembangunan dapat berjalan secara dinamis dan berkesinambungan," katanya, Kamis (4/10/2012)

Kata anggaran APBD P tahun ini memang agak sedikit terlambat ditetapkan hal ini karena pemerintah tengah disibukan dengan agenda penting yakni pelaksanaan pilgub Kalbar. Oleh karena itu agar segala sesuatu yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Lebih lanjut, Antoni mengatakan, untuk memperlancar pelaksanaan APBD P ini diperlukan pejabat yang tanggap dan cepat dalam bekerja, karena itu terkait kinerja kepala SKPD dan pejabat structural di lingkungan Pemkab Ketapang yang lambat dalam merespon visi misi bupati, agar segera dilakukan mutasi.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Polisi: Ambil Uang Lebih Baik Dikawal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kapolsek Delta Pawan AKP Marihot Marpaung mengatakan, untuk menghindari terjadinya aksi kejahatan, bagi masyarakat yang hendak mengambil uang di bank dengan jumlah banyak sebaiknya mereka meminta pengawalan kepada polisi.

"Polisi siap memberikan pengawalan gratis tanpa dipungut biaya, bahkan terkadang di bank sendiri sudah ada anggota polisi, maka kita sarankan mereka meminta bantuan saja supaya lebih aman," kata Kapolsek kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (3/10/2012).

Namun, lanjut kapolsek kebanyakan masyarakat enggan memanfaatkan jasa kepolisian tersebut. Dia sendiri tidak mengetahui apa alasan masyarakat sehingga mereka memilih mengambil uang tanpa pengawalan meskipun hal itu sangat rawan.

Seperti diketahui putera bupati Ketapang Tomi Hendrik nyaris menjadi korban perampokan setelah mengambil uang Rp 200 juta dari bank. Beruntung Hendrik lolos dari aksi tersebut setelah berniat menabrak pria yang menghentikan mobil yang dikendarainya.

Penulis : Ali Anshori

Editor : Bowo

Sumber : Tribun Pontianak sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

APBD-P Tahun 2012 Disetujui DPRD Ketapang

Sejumlah masukan dari fraksi DPRD Ketapang dalam paripurna pendapat fraksi terhadap persetujuan APBD-P 2012 dinilai positip oleh Bupati Ketapang. Masukan DPRD Ketapang untuk perbaikan pemerintahan kedepan segera ditindaklanjuti Pemkab Ketapang. Bahkan, usai paripurna DPRD Ketapang, Bupati Ketapang langsung menggelar rapat dengan instansi terkait, hadir juga Sekda Ketapang dan asisten III Setda Ketapang. 

"Saya kira masukan-masukan yang disampaikan fraksi DPRD tadi semuanya cukup positip," tegas Drs Henrikus M.Si didampingi Sekda Ketapang Drs H.Andi Djamiruddin M.Si dan Asisten III Setda Ketapang, Hj.Normaniah S.Sos, kepada wartawan diruang kerjanya. 
Keputusan DPRD Ketapang No.07 Tahun 2012 tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda terhadap APBD-P tahun 2012 , maka Pendapatan Sebesar Rp 1.086,1 milyar, belanja sebesar Rp 1.172,8 milyar dan terjadi defisit sebesar Rp 104 milyar. Diterangkan Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si bahwa maksud anggaran defisit bukan berarti negatif, tetapi strukturnya yang defisit. Defisit bukan berarti untuk menutupinya pemerintah daerah harus pinjam. Tetapi ditutupi, salah satunya dari silpa anggaran tahun sebelumnya. Rincian penerimaan, seperti pendapatan asli daerah laporannya tercatat di Dinas Pendapatan Daerah. 
Sekda Ketapang yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ketapang juga menjelaskan jika dibandingkan dengan APBD murni terdapat penambahan pendapatan senilai Rp 54 milyar,. "Artinya secara umum kinerja pemerintahan semakin baik," tegas Drs H.Andi Djamiruddin M.Si, Sekda Ketapang. 
Sementara itu, paripurna DPRD Ketapang seluruh fraksi menyetujui raperda APBD-P menjadi APBD. Selain persetujuan sejumlah masukan disampaikan fraksi diantranya dari Partai Golkar disampaikan Junaidi SP,fraksi PDIP disampaikan Antony Salim, Fraksi Golkar disampaikan Muhamad Dahyan, Fraksi Partai Demokrak disampaikan Muhamad Bari, fraksi PPP disampaikan Sukardi. Menurut Fraksi PPP anggaran yang disepakati hendaknya direalisasikan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kemajuan suatu daerah. Demikian juga fraksi Amanat Nasional yang mendukung pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya. Fraksi PAN meminta agar pelaksanaan APBD perubahan dapat tepat waktu sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. 
Fraksi PAN juga menekankan pentingnya dukungan pada usaha ekonomi kerakyatan untuk terus dilakukan secara terus menerus seperti dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan usaha kecil menengah. Sebab program ini sangat penting dalam mengantisipasi kemiskinan. "Untuk good goverment sebaiknya dilakukan evalusi secara berkelanjutan pada kepala dinas perangkat SKPD lainnya," ujar juru bicara fraksi PAN. 
Demikian juga disampaikan fraksi Rakyat yang merupakan gabungan dewan dari PKB, PPDI, PDS, dan PKS yang disampaikan Almuhamad Yani AP. Ia mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji dan semoga haji mabrur. Dalam pengelolaan anggaran selain memperhatikan landasan normatif, juga memperhatikan faktor sosialogis di Ketapang. Artinya harus mampu menyelesaikan persoalan Ketapang. 
Fraksi PKS menekankan semua belanja daerah harus beorientasi pada pencapaian kinerja. Dimana harus mengutamakan azas efesiensi, efektif, dan efesien."Fraksi rakyat sangat mendukung penbangunan yanh difokuskan pada persoalan yang aktual dan strategis seperti ekonomi kerakyatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya," tegas Almuhamad Yani. 
Program pertanian harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Program peningkatan pertanian ini dapat menangani persoalan kemiskinan.Demikian juga infrastruktur harus diutamakan. Ia mengatakan sampai saat ini persoalan infrastruktur masih terkendala alasan klasik yaitu terbatasnya anggaran. Karena itu, untuk pembangunan infrastruktur harus menjadi fokus dan perhatian serius.@
sumber :http://www.humas.ketapang.go.id
masyarakat berharap mudah-mudahan anggaran yang disetujui sesuai dengan porsi-porsi yang di harapkan masyarakat bukan hanya mementingkatan kepentingan golongan atau hanya untuk penguasa, mudahan tepat sasaran.  

Read More