KERATON KERAJAAN MATAN KETAPANG

Pusat Pemerintahan Kerajaan Matan Ketapang

RUMAH ADAT MELAYU KETAPANG

Salah Satu Pusat Kebudayaan Melayu Ketapang

HUTAN KOTA KETAPANG

Hutan Kota Merupakan Habitat Hewan dan Tumbuhan Asli Ketapang

BUNDARAN ALE-ALE KETAPANG

Bundaran Ale-ale adalah bundaran sekaligun icon Kota Ketapang

PANTAI TANJUNG BELANDANG

Salah satu Objek Wisata yang ada di Ketapang

Selasa, 19 Agustus 2014

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

PERANAN birokrasi sebagai mesin pembangunan sangat penting. Memastikan seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan berjalan. Maka, sejak tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai amanat dari UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Selain itu dikeluarkan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Repormasi Birokrasi 2010-2014.

Menindaklanjuti Perpres No.81 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/1918/OR-B tanggal 11 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Maka, Bagian Organisasi Setda Ketapang menginformasikan akan dilaksanakan Penyusunan dan Penetapan SOP Tahap II bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Ketapang dan Bagian di Lingkungan Setda Ketapang.
Sebelum dilakukan Penyusunan dan Penetapan SOP Tahap II, maka Bagian Organisai Ketapang melakukan pemaparan teknis penyusunan dan penetapan SOP Tahap II pada Jum’at (15/8) di ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang. Pemaparan langsung dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi, Drs Syahrul didampingi Kasubbag. Dari pemaran tersebut diterangkan bahwa Grand design Reformasi Birokrasi untuk memberikan peta jalan bagi penataan birokrasi dan menstimulus inovasi birokrasi yang bermanfaat untuk mempercepat seluruh agenda pembangunan yang kini berjalan. Sebab, dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dijelaskan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 &ndash 2014 dengan peta jalan yang rinci melalui Perpres No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong pembaharuan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dipandang masih menyisakan banyak persoalan sehingga perlu ditata kembali dengan sejumlah inovasi pelayanan baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi. Dalam grand design Reformasi Birokrasi diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Komitmen Reformasi Birokrasi juga dituangkan setidaknya dalam 3 Undang-Undang (UU) yang telah ditandatangani Presiden dan 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam pembahasan legislatif. Ketiga UU tersebut adalah UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan yang baru disahkan adalah UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara dua lainnya masih berbentuk RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang segera diundangkan setelah mendapat persetujuan legislatif. Kelima UU ini menjadi pilar penopang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendorong proses transformasi birokrasi yang berkualitas dan inovatif hingga tahun 2025 sesuai arah RPJP 2005-2025.
Dengan disahkannya UU. No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 15 Januari 2014 menandai proses modernisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (fit) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan (aparatur sipil negara, dulu disebut PNS). Visi UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Dengan UU Aparatur Sipil Negara ini, komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. @source: http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2226

Minggu, 15 Juni 2014

Warga Ketapang Ngeluh Listrik Padam 10 Jam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Warga di Desa Sungai Awan Kanan dan Suka Maju Kecamatan Muara Pawan dikeluhkan dengan terjadinya pemadaman listrik selama sepuluh jam, mulai  pukul 12.00 WIB hingga 22.30, Selasa (10/6/2014). Satu di antara warga Desa Sungai Awan Kanan sangat kesal atas pemadaman itu. Menurutnya hal itu menunjukkan kinerja PLN semakin hari semakin buruk.

"Saya sudah bosan mengeluh listrik padam,bahkan lebih lama dan semakin sering. Jadi saya ucapkan terimakasih kepada PLN yang semakin sering memadamkan listrik," kata warga itu yang enggan menyebutkan namanya kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (11/6/2014).

Ia berharap dengan ucapan terimakasih itu kondisi padam listrik menjadi terbalik. "Semoga kalau kita berterimakasih listrik tak padam  lagi seperti sekarang. Kemarin kita mengeluh, listriknya semakin sering padam," ungkapnya.

Menurutnya, jika 13 Juni mendatang saat pembukaan piala dunia, terjadinya pemadaman listrik semakin meningkat mungkin warga akan memberikan hadiah kepada PLN. Terlebih pemadaman tanpa pemberitahuan dan alasan jelas dari pihak PLN.

"Kalau lagi nonton piala dunia listrik padam  pasti kantor PLN jadi tempat favorit warga. Mereka pasti datang dan membawa dan memberi banyak "hadiah" kepada pihak PLN. Karena acara piala dunia itu termasuk hal-hal sensitif dan penggemarnya tak ingin terganggu," tuturnya.

Warga Desa Suka Maju, TA (23) juga mengatakandi daerahnya kemaren listrik padam sekitar sepuluh jam. Hal itu membuatkan kecewa terhadap kinerja PLN yang juga dinilainya semakin buruk. Kekecewaanya lantaran penghasilannya sebagai pembuat es kampel terhenti.

"Satu hari biasanya saya dapat Rp 50 ribu dari jual es kampil. Tapi kemaren tak ada sama sekali, karena es kampil saya tak jadi, tak bisa dijual (tak beku-red)," katanya. sumber

Senin, 09 September 2013

BKD: CPNS Harus Siap Ditempatkan di Daerah Pedalaman


 BKD: CPNS Harus Siap Ditempatkan di Daerah Pedalaman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Ketapang, Ibnu Syarief meminta kepada para calon pelamar CPNS di Ketapang terutama yang berasal dari luar kabupaten untuk benar-benar siap ditempatkan didaerah perhuluan, dan tak menjadikan Ketapang sebagai batu loncatan guna kembali ke daerahnya sebagai seorang PNS. Menurutnya, sebagian besar formasi yang tersedia berada diluar pusat kota.
"Ini perlu digaris bawahi kalau memang tak siap, bagus tidak mendaftar, karena ujung-ujungnya hanya minta pindah, dan kemudian membuat kita kekurangan lagi didaerah-daerah, buat hal jak"kata Ibnu Syarief diruang kerjanya, Senin (9/9/2013).
Ibnu menuturkan Ketapang mendapat formasi CPNS untuk umum total sebanyak 103, yang 55 diantaranya dialokasikan untuk tenaga guru, 35 untuk tenaga kesehatan dan 13 untuk tenaga tekhnis. Pendaftaran dibuka mulai dari Senin (9/9/2013) hingga Sabtu (28/9/2013) pukul 12 siang.
Meskipun tidak ada istilah mengutamakan putra daerah, kata Ibnu pihaknya sangat mengharapkan pemerintah pusat tak hanya memandang kemampuan intelektual pelamar, namun kseiapan mental pelamar itu seniri untuk tetap bertugas di Ketapang.
"Memang ada surat pernyataan, tapi kan jauh lebih baik jika yang masuk itu benar-benar berniat mengabdi di sini, Pemerintah pusat juga sangat diharapkan jangan memandang pendaftaran diwilayah kita disamakan dengan di Jawa, kalau memandang intelktual , pintar tapi baru setahun dua tahun sudah mangkir kerja terus didaerah-daerah, yang rugi siapa? Ya masyarakat dan negara,"katanya sumber : http://pontianak.tribunnews.com