Pembuat Kartu Kuning Ketapang Capai 1183

 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Suyono menuturkan sekitar 1183 kartu pencari kerja atau kartu kuning telah dikeluarkan.
Sebagian besar pembuat kartu kuning direncanakan dipergunakan untuk mengurus pendaftaran sebagai CPNS. "Sejak ada informasi penerimaan CPNS, kami dipenuhi pembuat kartu pencari kerja," katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (28/8/2013).
Saat ini kata Suyon, masih diberlakukan pembuatan secara manual, dalam waktu dekat pihaknya merencanakan pembuatan kartu kerja secara online pasca mendapatkan empat unit computer dari pusat.
"Nanti isi data sendiri, kemudian kesini untuk ditandatangani, kalau sekarang masih manual dulu," katanya
Kartu Pencari Kerja berlaku selama dua tahun dan jika pemilik belum mendaptkan lowongan kerja juga hendaknya melapor setiap enam bulan sekali begitu juga jika sudah mendapatkan sebaiknya juga melaporkan diri agar bisa masuk database pihaknya.
Untuk warga yang hendak membuat kartu pencari kerja, Suyono mengingatkan kartu ini dibuat sesuai daerah asal KTP. "Kalau KTPnya Pontianak ya buat Pontianak tak bisa buat disini, tapi penggunaannya bisa dimana-mana," tukasnya. sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Pemerhati : Ribuan Enggang Gading Diburu Tiap Bulan

 
Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur dan Pemerhati Rangkong Indonesia dari Indonesian Hornbill Conservation Society, Yokyok Hadiprakarsa memperkirakan sekitar 100-2.000 ekor enggang gading diburu setiap di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Ketapang di Kalimantan Barat setiap bulannya.

"Harga yang diiming-imingi ke warga, membuat populasi satwa dilindungi itu kian memprihatinkan," kata Yokyok Hadiprakarsa saat dihubungi di Pontianak, Senin.

Menurut dia, di blok hutan Kabupaten Ketapang, keberadaan enggang gading semakin sulit dijumpai dalam tiga tahun terakhir.

Pembeli mengiming-imingi warga hingga Rp9 juta. Harga paruh enggang gading, dijual antara Rp50 ribu - Rp80 ribu per gram. Sementara kepala enggang sendiri, berkisar sekitar 95 - 120 gram.

"Harga juga tergantung dari kualitas paruh," kata Yokyok Hadiprakarsa yang akrab dipanggil Yoky itu.

Ia melanjutkan, berdasarkan informasi dari masyarakat, hasil tangkapan itu dijual ke Kemangai dan Serawai atau langsung dibawa ke Pontianak dan Malaysia. Kemudian, dijual ke pasar internasional seperti Singapura.

Ia yakin, harga di pasar internasional sudah tinggi, jauh di atas yang ditawarkan ke warga. Sementara warga Kalbar, selaku pemburu, mendapat nominal keuntungan paling kecil. Perekonomian masyarakat daerah pun tidak membaik dengan memburu enggang gading.

"Perbandingan keuntungan tersebut semakin jauh tidak sesuai dengan dampak penyusutan populasinya," katanya menegaskan.

Ia menjelaskan, membunuh seekor enggang gading sama artinya dengan membunuh dua ekor karena satwa tersebut tidak mampu bertahan hidup tanpa pasangannya.

Berdasarkan catatan Indonesian Hornbill Conservation Society dan Yayasan Titian, aparat di Kalbar telah melakukan penyitaan dengan jumlah 716 kepala enggang gading.

Sementara itu, kasus perdagangan paruh burung enggang gading di Pontianak sudah bergulir ke meja hijau sejak 11 Juli 2013. Terdakwa, Among, pada persidangan kelima, 20 Agustus lalu, oleh Abdul Samad selaku Jaksa Penuntut, dituntut lima bulan penjara dan denda Rp10 juta.

Niken Wuri Handayani, Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar, mengatakan, kejahatan seperti dilakukan telah melanggar peraturan tentang perdagangan hewan-hewan langka seperti termaktub dalam UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ia mendesak pelaku agar dikenakan sanksi berat untuk memberi efek jera bagi pelaku lainnya.

Project Leader Sintang - Melawi, WWF Indonesia Program Kalbar, Rudi Zapariza mengungkapkan, banyak yang tidak sadar dengan fungsi dari enggang gading di alam. Penyusutan populasi akan berakibat ke lingkungan karena fungsinya sebagai hewan penyebar benih di hutan.

"Jika populasinya berkurang, maka pertumbuhan benih pohon hutan juga semakin lambat," ujar dia.

Sedangkan hutan merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat bahkan satwa di dalamnya serta menyumbangkan oksigen terbesar bagi manusia.sumber : http://kalbar.antaranews.com

Read More

Minta Perbaiki Jalan di Sandai

KECAMATAN Sandai yang dilintasi Jalan Trans Kalimantan menjadikan pertumbuhan ekonomi di kecamatan ini sangat pesat. Akan tetapi, infrastruktur yang ada di kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, ironisnya begitu buruk. Hal ini dianggap tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang tumbuh.

Kabid Kesejahteraan Rakyat Barisan Indonesia (Barindo) Kabupaten Ketapang, Susilo Aheng, mengungkapkan bagaimana dalam beberapa tahun belakangan, Kecamatan Sandai mulai bergeliat, khususnya di sektor perekonomian. "Sejak ada Jalan Trans Kalimantan, kondisinya (perekonomiannya) mulai tumbuh pesat," katanya, kemarin (19/8) siang di Ketapang.
Aheng yang juga berprofesi sebagai pebisnis ini, mengaku salut atas perkebangan daerah ini. Menurutnya, jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu, Sandai saat ini jauh lebih baik. "Jauh lebih baik jika dibanding beberapa tahun lalu. Bangunan-bangunan ruko sudah banyak," tukasnya.
Dia juga menjelaskan, Sandai merupakan salah satu urat nadi perekonomian bagi beberapa daerah pedalaman dan sentral bisnis yang sangat menjanjikan di Ketapang. Akan tetapi, menurut Aheng, satu hal yang selama ini menjadi pekerjaan rumah buat pemerintah, yaitu infrastruktur jalan yang kurang diperhatikan. "Jangan heran kalau masyarakat Sandai menuntut otonomi daerah atau membentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Sandai. Karena masyarakat di sana menganggap pemerintah kurang peduli terhadap kondisi di sana," ungkap Aheng.
Dia mengingatkan kembali bahwa persoalan yang menjadi sorotan masyarakat di kawasan tersebut adalah infrastruktur, khususnya jalan. Jalan yang berada di tengan sentral bisnis yang setiap hari dilalui oleh ribuan masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok sehari-harinya, diungkapkan dia, saat ini begitu rusak kondisi. Menurut dia, begitu banyak terdapat lubang dan menjadi kubangan air di saat hujan turun. "Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada perwakilan masyarakat yang duduk di kursi legislatif, untuk serius memperjuangkan infrastruktur, khususnya jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak ini," pintanya. (afi)sumber : http://www.rakyatkalbar.com

Read More

Polres Mediasi PT Limpah-Koperasi Pelang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Polres Ketapang memediasi PT Limpah Sejahtera dengan Koperasi Pelang Sejahtera, pascapenahanan kernel oleh masyarakat sebanyak 20 truk senilai Rp 600 juta, di aula Mapolres Ketapang, Jumat (23/8/2013).
Ketua Koperasi Pelang Sejahtera, Iskadi, menumpahkan unek-uneknya, baik menyangkut tidak adanya iktikad baik perusahaan terhadap uang tunggu sebesar Rp 7 miliar. Hingga janji perusahaan yang akan menggandeng koperasi untuk bekerja sama pengangkutan kernel.
"Kami coba tampung dulu, nanti kita upayakan untuk ditindaklanjuti," ujar Hartono, manajemen Pusat PT Limpah Sejahtera. sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

RSUD Agusdjam tetap siaga 24jam pada musim lebaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Direktur RSUD Agusdjam Ketapang, drg Rihi menuturkan pada masa Lebaran, rumah sakit akan tetap memberikan pelayanan seperti biasa. Tak ada istilah penurunan kinerja.

"Sama seperti hari-hari biasa, karena kita akan memberlakukan sistem shift sesuai dengan kebutuhan Lebaran," katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa (6/8/2013).

Kata Rihi, agenda seperti ini bukanlah hal baru di dunia kesehatan, oleh karena itu ia juga mengharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaiknya saat merawat pasien saat Lebaran.

"Kita ini kerja karena kemanusiaan, maka tinggalkan sementara keinginan-keinginan lainnya, memang wajar apabila ingin berkumpul bersama keluarga tapi kan sudah diatur di sistem shift dan juga siapa yang akan merawat pasien kalau dibiarkan begitu saja," katanya 

sumber: http://pontianak.tribunnews.com

Read More