Malam Tahun Baru 2015, Artis Ibukota “Goyang” Pentas Seni Pendopo

Pengirim : andy candra
Tanggal : 30 December 2014, 3:54 pm

Tahun 2015 menjadi tahun penuh harapan untuk perubahan lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Ketapang. Mensyukuri pelaksanaan pembangunan yang sudah berlangsung selama tahun 2014, dan mengharap perubahan di tahun 2015, maka malam pergantian tahun kembali dipusatkan di pentas seni Pendopo Bupati Ketapang.

Malam malam pergantian tahun, warga Ketapang akan dihibur suara merdu penyanyi Pendopo entertaiment, Maya KDI, Saparudin KDI, Inha KDI, dan adegan lucu Doyok Cs. Selain bergoyang bersama penyanyi ibukota, malam pergantian tahun baru, warga juga dihibur dengan pesta kembang api.
Hiburan rakyat dilaksanakan di pentas seni pendopo Bupati Ketapang ini setiap tahun digelar. Ribuan masyarakat memadati kompleks “istana rakyat”. Sebagaimana disampaikan Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si bahwa hiburan rakyat yang dipusatkan di Kompleks Pentas seni Pendopo ini salah satu tujuannya agar masyarakat dapat bersama-sama merayakan malam pergantian tahun. Melalui hiburan bersama diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas yang biasanya padat menjelang detik-detik pergantian tahun. Semoga Tahun 2015 membawa perubahan lebih baik bagi kemajuan Kabupaten Ketapang. @ Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2362

Read More

Evaluasi RKPD Ketapang Tahun 2014

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 23 December 2014, 2:31 pm

Ketapang, Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang terhadap 11 prioritas nasional tahun 2014, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPEDDA) kabupaten Ketapang.

Evaluasi RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2014 yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapedda Kabupaten Ketapang Drs H.Mahyudin.M.Si, berlangsung setengah hari ( Selasa,23/12) menghadirkan SKPD, Kepala bagian setda Ketapang di ruang rapat Kantor Bepdda Ketapang.
Kepala Bapedda Ketapang Drs H Mahyudin .M.si mengatakan pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas, sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD .
", Evaluasi Hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran " katanya.
Disebutkannya sebelas prioritas nasional diantaranya, reformasi birokrasi dan tata kelola, Pendidikan, kesehatan, penanggulangan Kemiskinan, ketahan pangan, Ifrastruktur iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan terluar dan pasca konflik, kebudayaan kretifitas dan inovasi teknologi.
Adapun rekapitulasi hubungan Bidang Urusan pemerintahan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2014, terhadap 11 prioritas Nasional dengan 356 program dan Pagu Dana sebesar Rp. 799.985,339.852.- 

Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2357

Read More

Eko Iskandar Direktur PT.Ketapang Mandiri Dilantik

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 23 December 2014, 1:30 pm

Ketapang, Direktur PT (Persero) Ketapang Mandiri Drs Eko Iskandar untuk periode 2014-2018, (Selasa,23/12) dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH, berdasarkan surat keputusan ditandatangani Bupati Ketapang pada tanggal 5 Nopember 2014.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Plt Sekda Drs.H.M.Mansyur.M.Si, Asisten I Setda Ketapang Drs H Gurdhani Achmad, Staf Ahli, Kepala Dinas,Kantor Kepala bagian serta Sekretaris Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah (persero) PT.Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang periode tahun 2014-2018 Ir.Hj.Nurwanti MM.
Wakil Bupati H Boyman Harun mengharapkan kepada Direktur PT Ketapang Mandiri yang baru dilantik agar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan harus selalu mengacu kepada peraturan yang ada karena BUMD Ketapang Mandiri yang mengelola SPBU berbeda dengan SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang, karena SPBU Ketapang Mandiri milik Pemerintah Daerah,
", Saudara seorang direktur harus bekerja sesuai dengan managemen perusahaan dibawah kendali pemerintah Daerah " tegas Wabub.
Wabub mengharapkan agar Direktur lebih banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan badan pengawas berkaitan tentang pengambilan keuputusan maupun solusi dalam pekerjaan karena dewan pengawas yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
", Selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan kepada Bupati akan hal hal yang dilakukan apa yang harus diperbaiki maupun apa yang harus di tambah sehingga tujuan dan misi menjadikan Ketapang MNadiri seabagi perusahaan daerah yang kuat terwujud " kata Wabup Boyman.
Wabub Boyman pun tidak menampik kontribusi PT Ketapang Mandiri sudah terlihat diprioede pertama dari neraca laporan keuangan saudara sudah dapat melunasi hutang perusahaan sebesar 1 Milyar dan telah memberikan sumbangan pada PAD Ketapang sebesar Rp. 350 juta rupiah.
Selain itu SPBU PT Ketapang mandiri diharapkan Wabup tidak hanya tersedia juga bahan bakar non subsidi guna untuk melayani kendaraan Dinas Pemerintah yang sudah diwajibkan menggunakan bahan bakar kepada badan pengawas agar benar benar melakukan pengawasab terhadap pengadaan bahan bakar non subsidi di PT Ketapang Mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Ketapang.
" Semoga kepercayaan yang diberikan kepada saudara yang kedua kalinya memimpin Ketapang Mandiri dilaksanakan secara baik dan benar dengan penuh rasa tanggung jawab sehinga perusahaan yang saudara pimpin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Ketapang " harap Wabup Boyman. Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2356

Read More

Bahas RAPBD 2015, Eksekutive dan Legislative "Sepakat" Terapkan Efisiensi

Pengirim : andy candra
Tanggal : 15 December 2014, 5:58 pm

Dalam pembahasan RAPBD 2015, Pemkab Ketapang dan DPRD Ketapang sepakat untuk melakukan efisiensi.

Keinginan melakukan efisiensi dan penekanan pada pembangunan infrastruktur terungkap dalam pertemuan membahas RAPBD 2015 di DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus.Pembahasan bersama RAPBD sekretariat daerah Ketapang dengan Tim Anggaran DPRD Ketapang, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus selain pembangunan infrastruktur, maka program legislasi daerah juga sangat penting. Rencana kegiatan Prolegda maka diharapkan nantinya mendorong pembahasan Raperda skala prioritas dapat dirampungkan dalam rencana satu tahun. Selain itu, program Jamkrida dianggapnya perlu untuk dibahas kembali. Sebab, melalui program tersebut memberikan ruang kepada usaha kecil untuk didorong lebih maju.
Dalam akhir rapat pembahasan RAPBD 2015, Budi Mateus juga menyebutkan masalah hibah dan bantuan sosial menyesuaikan dengan aturan serta pemanfaatan secara berkeadilan."Pada intinya masukan dan mohon penjelasan yang disampaikan dalam forum ini tujuannya untuk perbaikan di masa yang akan datang," tegas Budi Mateus, Ketua DPRD Ketapang yang panjang lebar menyampaikan kesimpulan dalam pertemuan tersebut.
Dalam pembahasan RAPBD 2015 di Gedung DPRD Ketapang, tim anggaran legislatif meminta penjelasan terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan Setda Ketapang. Dari rencana kegiatan diharapkan mempermudah pelayanan. Sejumlah masukan terhadap rencana kerja dari anggota DPRD, diantaranya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, Junaidi, dan Kadarini. Demikian, pertanyaan dari para anggota DPRD Ketapang seperti Anthony salim, Ignatius Irawan, Ali Sadikin, Lodom, H.Abdul Sani, Muhamad Soleh, Mateus Yudi, Aquino Ceger, Iin Solinar, dan Hadi Mulyono Upas.
Tim anggaran mempertanyakan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen. Sepertipemanfaatan asset, pendapatan seperti retribusi, hibah, rumah ibadah dan lain-lain."Banyak masukan disampaikan ke kita (dewan,red) terkait dengan hibah ke KONI, tetapi dalam pelaksanaan Porprov yang lalu ternyata prestasi olahraga kita jauh menurun dibanding prestasi Porprov sebelumnya, banyak cabang olahraga berharap, pola bantuan langsung kepada cabang olahraga seperti pola yang sebelumnya," kata Iin Solinar, anggota DPRD dari PAN Ketapang.
Pertanyaan dari tim anggaran DPRD Ketapang, kemudian asisten III setda Ketapang, H.Normaniah, S.Sos, Kabag Keuangan Setda Ketapang, H.Marwannoor, Kabag Hukum Setda Ketapang, Edy Radiansyah, Kabag Kepegawaian Ibnu Syarif, Plh Kabag Umum dan lain-lain sesuai dengan materi yang dipertanyakan. Salah satunya dijelaskan asisten III setda Ketapang terkait pertanyaan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH mengenai pemanfaatan Gedung Junjung Buih. Gedung ini sudah dilakukan perbaikan. Pada saat sekarang difungsikan sebagai lokasi penyimpanan asset.@ Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2352

Read More

Pemkab Kucurkan Dana Rp.1, 2 Milyar, Tanggulangi KLB DBD

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 12 December 2014, 8:39 pm

Ditetapkannya sebagai Kejadian Luar Biasa penyakit Demam Berdarah Dengue (KLB DBD) yang akhir-akhir ini mewabah di Ketapang dan telah menelan korban jiwa, tak pelak lagi RSUD Dr Agoesjdam kewalahan merawat pasien DBD yang begitu cepat menyebar diberbagai wilayah Kabupaten Ketapang.

Pemkab Ketapang pun telah menggelontorkan dana KLB DBD sebesar Rp. 1, 2 Milyar untuk menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus tersebut umumnya menyerah anak-anak yang daya tubuh belum begitu kuat .
Wakil Bupati H Boyman Harun SH mengatakan bahwa situasi ini sudah dietapkan status keadaan luar biasa (KLB) maka Wabub minta semua komponen daerah harus bekerja sama untuk melakukan gerakan terutama dalam waktu singkat ini harus dilakukan pengasapan (fogging) dan larvasidasi abatesasi massal di seluruh wilayah untuk penanggulangan KLB Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Ketapang
" Perkembangan yang masih belum dapat menurun dan upaya untuk menurunkan bukan hanya wilayah yang ada dikota tetapi sudah hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang " kata Wabub ketika melihat pasien DBD yang sedang di rawat di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang, Jum'at (12/12)
Untuk itu Wabub Boyman menegaskan bukan saja status KLB yang luar biasa tetapi upaya penangan pasien DBD juga harus harus luar biasa, karena menyangkut hajat hidup masyarakat Ketapang, dan pemerintah wajib melayani, mengayomi dan melindungi rakyatnya.
" Layani dan rawat dengan baik apabila ada warga yang terserang DBD karena tidak ada istilah pakai JPS atau tidak, terkait anggaran koordinasikan dengan baik karena tugas Pemerintah melindungi rakyatnya " kata Wabub.
Usai melihat pasien penderita DBD yang sedang rawat inap di ruang anak dan dilorong kamar RSUD Dr Agoesdjam Ketapang Wabub H Boyman Harun segera menggelar rapat koordinasi bersama Kabag keuangan Setda Ketapang H Marwan,Plt Direktur RSUD Dr Agoesdjam Ketapang, Dr Rusdi, Dr Anak Dramadi, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Diskes Ketapang, Rustami.drg. Basaria Kasi Pemberantasan Penyakit Menular. Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2351

Read More

Waspadai Bahaya DBD

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 11 December 2014, 11:36 am

DEMAM berdarah Dengue (DBD)kini kian menghantui masyarakat Kabupaten Ketapang. Beberapa pekan terakhir, jumlah kasus kian meningkat dengan dibuktikan semakin ramainya jumlah pasien yang dirujuk ke RSUD Agoesdjam Ketapang dan RSU Fastima Ketapang. 

Semakin meningkatnya jumlah pasien DBD yang dirawat, dalam sepekan terakhir, maka Dinas Kesehatan Ketapang semakin menggencarkan proses pengasapan. Pengasapan (fooging) dilakukan di pemukiman terlihat sejak dua pekan terakhir. Selain melakukan fogging, Dinas Kesehatan Ketapang juga melakukan himbauan ke masyarakat untuk menjaga lingkungan (sanitasi) dengan melakukan himbauan keliling . Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang juga memasang baliho imbauan ke masyarakat untuk membersikan lingkungan seperti membuang sampah dan lain-lain. Sayangai Keluarga, Pastikan Lingkungan Kita Sehat! Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2348

Read More

Kanwil Kemenkumham Kunjungi Bupati Recana Buka Kantor Imigrasi

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 10 December 2014, 7:58 pm

Ketapang, Program ketahanan pangan ( Dem Area ) yang diluncurkan Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si mendapat respons positive beberapa daerah di Indonesia dengan mengunjungi lokasi dem area, Rabu, (10/12) giliran Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (KEMENKUM HAM) mengunjungi Kabupaten Ketapang dan berencana membuka Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Provinsi Kalbar Maroloan Jonnis Baringbing .SH.MH beserta anggotanya sembilan orang melihat langsung lokasi Kebun Pangan Sinergi Pemkab dan Lapas klas II B Ketapang di Jalan Rangga Sentap Dalong Kelurahan Sukaharja Ketapang, usai melihat kebun pangan, rombongan Kanwil berkunjung ke Pendopo Bupati Ketapang.
Kedatangan rombongan diterima langsung Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si yang didampingi oleh Kepala Bapedda Drs Mahyudin. Kadis Perkebunan Ir Syamsyu Akhyar, Kabag Hukum Edy Radianysah SH.MH, Kabag Umum Boy Hasan.S.Sos.M.Si, dan Kabag Humas Repalianto.S.Sos.M.Si.
Kepada Bupati Henrikus, Kakanwil Kemenkum HAM, MJ Baringbing mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian besar Bupati Ketapang terhadap warga binaan di lapas Ketapang , perhatian tersebut diwujudkan Bupati berupa penyediaan lahan yang sudah diolah, sarana dan prasana seperti jalan jembatan perumahan, serta peralatan pertanian hingga sampai ke bibit tanaman dan perikanan serta peternakan.
" Perhatian besar dari Bupati Ketapang ini sudah kami laporkan ke Dirjend Kemnkum Ham di Jakarta, karena kami berharap kebun pangan untuk warga binaan yang ada di Ketapang ini menjadi salinan Lapas Nusakambangan yang ada di Indonesia " katanya.
Selain itu MJ Baringbing menyampaikan dengan perkembangan Kabupaten Ketapang yang semakin pesat sehingga Kabupaten Ketapang sudah layak adanya pelayanan keimigrasian dengan membuka kantor cabang juga pembukaan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) agar dapat memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat.
" Untuk pembangunan Kantor Imigrasi dan Rupbasan kami mohon bantuan Pemkab Ketapang dalam penyediaan lahan, dan kalau pengadaan lahan sudah siap kami usulkan ke Dirjend Pusat sebagai salah satu syarat untuk pembentukan kantor baru " katanya.
Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemnkumham di Kabupaten Ketapang, menurut Bupati diluncurkannya program kebun pangan sinergi Pemkab dan Lapas Ketapang sesuai dengan misi dan visi Bupati Ketapang dalam ketahanan pangan.
Selain itu menurut Bupati sudah menjadi kewajiban sebagai Pemerintah melakukan pembinaan kepada para warga narapidana yang ada di Lapas Ketapang, dengan menpaatkan potensi lahan yang ada dan warga binaan Lapas sebagai tenaga kerja.
" Setelah kita lakukan pembinaan dengan harapan mereka tidak akan kembali lagi " kata Bupati.
Ditambahkan Bupati program sinergi yang dilakukan tidak hanya satu sektor, tetapi dilakukan secara merata lintas sektoral dan intansi, diantaranya disebutkan Bupati sinergi dengan Pejabat SKPD, SKPD, BUMN, TNI, demi menjaga ketersediaan lahan pangan di Ketapang.
Demikian juga dengan bantuan yang diberikan Pemkab Ketapang, selain bantuan kepada Lapas Ketapang, Pemkab Juga telah memberikan bantuan kepada Kepolisian berupa ambulance, mobil dinas untuk BPN dan lahan untuk pos TNI Al di Kendawangan.
Banyaknya investasi asing masuk di Kabupaten Ketapang, sangat memungkinkan Ketapang sudah ada kantor Imigrasi dan Kantor Rubasan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
" Untuk pembangunan Kantor Imigrasi di Ketapang sudah layak dan masalah lahan sudah kita siapkan tinggal mengurus administrasi penyerahan dari Pemkab kepada Kemenkum Ham " kata Bupati. sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2347

Read More

CSR BNI Sasar Infrastruktur Dasar

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 9 December 2014, 12:57 pm

Ketapang, Program dan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan berupa CSR ( Coprate Social Responsibility) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ketapang tahun 2014, menyasar pembangunan infrastruktur dasar.

Penyerahan bantuan CSR dari PT BNI Cabang Ketapang dilakukan secara simbolis oleh Pimpinan BNI Cabang Ketapang Maslipansyah kepada Pemkab Ketapang melalui Kepala Bapedda Drs H Mahyudin M.Si diruang rapat Kantor Bapedda Ketapang, Selasa (09/12) yan di hadiri oleh Dinas pendidikan, Dinsosnaker trans, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kabag Humas Setda Ketapang Revalianto.S.Sos.M.Si.
Kepala Bappeda Ketapang Drs.H Mahyudin.M.si mengatakan program CSR dari pihak swasta merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, selain dari APBD Kabupaten dan APBD provinsi juga APBN yang telah ada.
" Selain investasi pihak swasta di Kabupaten Ketapang program CSR juga besar peranannya membantu pembiayaan pembangunan " katanya.
Menurut Mahyudin bantuan CSR perusahaan dikabupaten Ketapang nilainya sudah cukup besar baik perusahaan perkebunan, pertambangan dan perbankan dalam membantu pembiayaan pembangunan di daerah.
" Kedepan kita berharap perusahaan atau perbankan yang lainnya segera mengikuti dan menyalur program CSR yang disinergikan dengan program Pemerintah daerah " harapnya.
Mahyudin atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diluncurkanya program SCR oleh PT BNI cabang Ketapang yang akan memberikan manpaat yang maksimal untuk masyarakat Ketapang.
Program CSR dari PT BNI Cabang Ketapang yang diserahkan senilai Rp. 105. juta tersebut, disalurkan dalam bentuk barang meubelair SDN 19 Pagar Mentimun, SDN 21 Sukamaju, SMPN 03 Ketapang, Panti sosial Tresna Werdha Mustika Dharma,berupa kulkas, bak penampungan air,kipas angin kompor dan tabung gas, sedangkan kendaraan roda tiga pengangkut sampah bantuan kepada Dinas kebersihan Ketapang 

Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2346

Read More

Pimpinan DPRD Ketapang Diresmikan

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 5 December 2014, 3:38 pm

Ketapang, Peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang masa bhakti 2014-2019, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Ketapang, diruang rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Jum'at (5/12)

Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Muhammad Rifa'ie SH.MH mengambil sumpah dan janji pimpinan DPRD Ketapang Budi Matheus S.Pd. sebagai ketua DPRD Ketapang dari Fraksi PDI-P, sedangkan wakil-wakil ketua Junaidi.Sp dari Fraksi Golkar, Kadarini SE, dari Fraksi PAN dan Jamhuri Amir SH dari Fraksi Hanura.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM.Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun.SH, Plt Sekda Drs H M.Mansyur.M.Si, Forkominda, SKPD serta seluruh anggota DPRD Ketapang.
Sebelumnya Ketua Sementara Budhi Matheus S.Pd mengharapkan peresmian dan pengambilan sumpah pimpinan dapat menjadikan awal semangat untuk kedepan dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang saat ini telah menanti, seperti pembahasan rancangan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015, dan beberapa perda lainnya seperti raperda tentang rencana pemabngunan jangka panjang daerah Kabupaten Ketapang tahun 2005-2025 yang sangat segera untuk dibahas.
" Surat surat yang masuk mapun permintaan audienasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi DPRD " katanya.
Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk kerja keras dalam kontek ini melalui pelaksanaan fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan alat kelengkapan DPRD sebagai harapan kita dan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tentu saja kedepan lebih partisipatif dan aspiratif dalam membangun daerah Ketapang
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Ketapang hari ini merupakan tindak lanjut dari surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 545/Pem/2014.tanggal 24 November 2014, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Ketapang masa bhakti 2014-2019.
" Kepada pimpinan DPRD Ketapang yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji kami kami ucapkan selamat mengemban amanat rakyat laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya pahami tugas wewenang dan fugsi saudara selaku pimpinan DPRD " ucapnya.
Menurut Wagub penyelenggaran pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan Kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dalam rangka untuk melindungi melayanimemberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan hal tersebut maka kata Wagub Kepala daerah dan DPRD dalam hal ini melalui pimpinan DPRD wajib memiliki hubungan yang besinergi dan harmoni sebagai mana diatur dalam pasal 207 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan hubungan atas kemitraan sejajar
Selain itu disebutkan Dia persetujuan bersama dalam pembentukan perda, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepada DPRD persetujuan terhadap kerjama sama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah rapat konsultasi DPRD dengan Kepala Daerah secara berkala dan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Ditambahkan Wagub Pelaksanaan dan pembangunan Daerah Pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara Pemerintah Daerah dan DPRD melalui mekanisme konsultasi Pemerintah Provinsi Kalbar menaruh harapan besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Ketapang
" Setiap jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan pada profesionalitas serta proposionalitas " ujarnya. 

Sumber: link

Read More

Jika Perusahaan Tak Bayar Gaji Sesuai UMK??? ( Kabupaten Ketapang )

Pengirim : Humas
Tanggal : 26 November 2014, 12:41 pm

Ketapang. Kepala Dinas(Dinsosnakertrans) Ketapang, Joko Prastowo mengancam menindak perusahaan yang tak membayar Upah MinimumKerja (UMK) sesuai kesepakatan yang telah diambil bersama, yaknsebesar Rp1,8 juta.

“Kita akan memberi sanksi sesuai aturan, jika ada perusahaan yangmelanggar kesepakatan bersama ini,” tegas Joko Rabu (19/11).
Joko meminta para pekerja maupun serikat pekerja tidaksegan memberikan informasi dan melakukan pengaduan ke Dinsosnakertransjika ada perusahaan yang tak membayar upah sesuai standar yang telahditetapkan bersama.
“Kita langsung cek kelapangan jika ada aduan, sebab berkaca daritahun lalu masih adaperusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMKdan telah kita panggil, untuk itu silakan mengadu jika adayang masih melanggar kesepakatan,” jelasnya.
Joko menuturkan, hasil pembahasan yang telah dilakukan bersama antarapihak Perusahaan, Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) Dewan Pengupahan, Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang, telahmenetapkan standar UMK untuk Kabupaten Ketapang.
“UMK dari Rp1,650 juta menjadi Rp 1,8 juta berlaku 1 Januari 2015,tahun lalu Ketapang tertinggi di Kalbar,” katanya.
Joko mengaku kalau hasilkesepakatan bersama mengenai UMK juga memperhitungkan mengenaikenaikan BBM tersebut. “UMK ini sudah diperhitungkan dengan kenaikan BBM, terhadap pengaruhkenaikan sehingga kita sepakatilah secara bersama,” ujarnya.
Joko menjelaskan, pihaknya bersama pihak terkait juga membahasmengenai upah pada sektor Perkebunan yang ada di Ketapang. Sedangkanuntuk sektor Pertambangan dan Industri tidak masuk dalam pembahasanlantaran tidak ada. (Jay)

http://rkonline.id/ketapang/pemkab-ancam-tindak-perusahaan-tak-bayar-gaji-sesuai-umk

Sumber

Read More

Pentas Seni Budaya Dayak Ketapang Tahun 2014

Pengirim : Andy Candra
Tanggal : 27 November 2014, 12:05 pm

PENTAS seni budaya Dayak, pameran budaya dan ekonomi kreatif, karnaval dan rapat kerja Dewan Adat Dayak Kabupaten Ketapang tahun 2014, Rabu (26/11) dibuka. Kegiatan dihadiri Ketua DAD Kalbar yang diwakili Yakobus Kumis, dan dibuka oleh Bupati Ketapang, yang diwakili Kadis Budparpora Ketapang, H.Jahilin.

Sambutan tertulis Bupati Ketapang yang dibacakan Kadis Budparpora Ketapang menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksanaan pentas seni dan budaya Dayak, pameran budaya dan ekonomi kreatif, karnaval dan rapat kerja Dewan Adat Dayak tahun 2014 atas kerja kerasnya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Ia berharap event tersebut dapat menjadi ajang untuk lebih memperkenalkan seni budaya daerah khususnya budaya Dayak serta lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama anak bangsa.
“Kita menyadari bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa dimana masing-masing suku bangsa mempunyai identitas kebudayaan yang berbeda-beda yang tentu mencerminkan nilai-nilai yang baik dan rasa kebersamaan,” kata Bupati Ketapang diwakili Kadis Budparpora Ketapang.
Ia memaparkan perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah anugrah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini perbedaan ini seringkali mencuat kepermukaan. Na mun dalam bentuk yang kadang tidak jarang menjadi sumber perpecahan. Adanya event semacam ini tentu sangat bermanfaat bagi upaya meningkatkan rasa persaudaraan, solidaritas dan persatuan dalam bentuk multikulturalisme dan pluralism yang mengagungkan perbedaan dalam kesamaan derajat untuk mengaktualisasikan dan mengekpresikan budaya dalam atmosfir empati dan saling menghargai.
Di era globalisasi sekarang ini, pengaruh budaya asing tidak dapat kita hindari. Maka apabila tidak disaring dengan cermat, hal ini akan membuat generasi muda indonesia melupakan adat budaya bangsanya sendiri. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar adat budaya bangsa indonesia yang sangat beragam dan unik ini tidak lenyap ditelan oleh arus perubahan dan budaya asing yang begitu gencar. Oleh karenanya upaya-upaya pelestarian pengembangan dan promosi budaya harus terus dilakukan sehingga adat budaya kita yang unik dan beragam dapat terus lestari dan berkembang di bumi Indonesia yang tercinta ini.
Kebudayaan merupakan salah satu wujud dari hasil karya manusia yang tumbuh dari hasil, pengamatan manusia yang dilakukan terhadap lingkungannya. Penciptaan kebudayaan ini didasarkan pada pengalaman manusia tersebut atas apa yang mereka rasakan dan alami.”Sebuah budaya bisa dilestarikan dengan cara melestarikan proses kehidupan dalam masyarakat itu sendiri,” paparnya.
Dengan demikian generasi yang akan datang masih mampu untuk menjaga dan menghidupkan kebudayaan tersebut. Dengan menjalankan semua nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut, termasuk di dalam adalah budaya tradisional yang saat ini sedang kita pentaskan.
Lebih lanjut dipaparkan bahwa dalam prakteknya, pelestarian budaya bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Salah satunya hambatannya adalah perkembangan teknologi yang menyebabkan arus informasi dengan cepat masuk ke dalam masyarakat.
Namun walau dalam kondisi yang penuh dengan hambatan tersebut, tentu tetap ada jalan yang bisa dipilih untuk menciptakan pelestarian budaya, diantaranya adalah menghidupkan kembali proses produksi serta konsumsi budaya pada masyarakat.Dengan cara ini, kita diajak untuk membiasaklan diri dengan kebudayaan local yang menjadi ciri khas dan jati diri suatu masyarakat .
Peningkatan konsumsi budaya harsulah disertai dengan oftimalisasi produksi budaya. Karena apabila budaya yang diproduksi tidak mengalami pertumbuhan, maka lambat laun kebudayaan tersebut akan hilang dengan sendirinya, dan tergamtikan budaya baru yang mampu memenuhi kebutuhan jaman.
“Oleh karena itu pengelolaamn konsumsi dan produksi budaya harus berjalan seimbang agar kebudayaan bisa tetap lestari dan berkembang ditengah masyarakat,” ucapnya.
Ia menyebutkan upaya mengoftimalkan budaya tradisional yang menjadi bagi penting dalam budaya masyarakat indonesia. Diselenggarakannya pentas seni budaya Dayak pameran, karnaval dan rapat kerja oleh dewan adat Dayak Kabupaten Ketapang tahun 2014 adalah sangat tepat dan akan efektif dalam upaya pelestarian dan promosi budaya khususnya budaya Dayak. Bupati mengvharapkan semoga dengan adanya kegiatan ini akan lebih mempererat tali persaudaraan antara sesame anak bangsa dan adat budaya dayak yang begitu beragam dapat dikenal dan dilestarikan di bumi Indonesia.
“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sangat memberikan apresiasi, dukungan serta perhatian penuh bagi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga hal ini akan memberikan kontribusi positip bagi upaya pengembangan budaya daerah yang pada akhirnya akan membentuk budaya dan jati diri bangsa kita menjadi lebih kuat,” paparnya.@ Sumber

Read More

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

PERANAN birokrasi sebagai mesin pembangunan sangat penting. Memastikan seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan berjalan. Maka, sejak tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai amanat dari UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Selain itu dikeluarkan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Repormasi Birokrasi 2010-2014.

Menindaklanjuti Perpres No.81 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/1918/OR-B tanggal 11 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Maka, Bagian Organisasi Setda Ketapang menginformasikan akan dilaksanakan Penyusunan dan Penetapan SOP Tahap II bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Ketapang dan Bagian di Lingkungan Setda Ketapang.
Sebelum dilakukan Penyusunan dan Penetapan SOP Tahap II, maka Bagian Organisai Ketapang melakukan pemaparan teknis penyusunan dan penetapan SOP Tahap II pada Jum’at (15/8) di ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang. Pemaparan langsung dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi, Drs Syahrul didampingi Kasubbag. Dari pemaran tersebut diterangkan bahwa Grand design Reformasi Birokrasi untuk memberikan peta jalan bagi penataan birokrasi dan menstimulus inovasi birokrasi yang bermanfaat untuk mempercepat seluruh agenda pembangunan yang kini berjalan. Sebab, dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dijelaskan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 &ndash 2014 dengan peta jalan yang rinci melalui Perpres No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong pembaharuan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dipandang masih menyisakan banyak persoalan sehingga perlu ditata kembali dengan sejumlah inovasi pelayanan baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi. Dalam grand design Reformasi Birokrasi diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Komitmen Reformasi Birokrasi juga dituangkan setidaknya dalam 3 Undang-Undang (UU) yang telah ditandatangani Presiden dan 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam pembahasan legislatif. Ketiga UU tersebut adalah UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan yang baru disahkan adalah UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara dua lainnya masih berbentuk RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang segera diundangkan setelah mendapat persetujuan legislatif. Kelima UU ini menjadi pilar penopang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendorong proses transformasi birokrasi yang berkualitas dan inovatif hingga tahun 2025 sesuai arah RPJP 2005-2025.
Dengan disahkannya UU. No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 15 Januari 2014 menandai proses modernisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (fit) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan (aparatur sipil negara, dulu disebut PNS). Visi UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Dengan UU Aparatur Sipil Negara ini, komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. @source: http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2226

Read More

Warga Ketapang Ngeluh Listrik Padam 10 Jam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Warga di Desa Sungai Awan Kanan dan Suka Maju Kecamatan Muara Pawan dikeluhkan dengan terjadinya pemadaman listrik selama sepuluh jam, mulai  pukul 12.00 WIB hingga 22.30, Selasa (10/6/2014). Satu di antara warga Desa Sungai Awan Kanan sangat kesal atas pemadaman itu. Menurutnya hal itu menunjukkan kinerja PLN semakin hari semakin buruk.

"Saya sudah bosan mengeluh listrik padam,bahkan lebih lama dan semakin sering. Jadi saya ucapkan terimakasih kepada PLN yang semakin sering memadamkan listrik," kata warga itu yang enggan menyebutkan namanya kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (11/6/2014).

Ia berharap dengan ucapan terimakasih itu kondisi padam listrik menjadi terbalik. "Semoga kalau kita berterimakasih listrik tak padam  lagi seperti sekarang. Kemarin kita mengeluh, listriknya semakin sering padam," ungkapnya.

Menurutnya, jika 13 Juni mendatang saat pembukaan piala dunia, terjadinya pemadaman listrik semakin meningkat mungkin warga akan memberikan hadiah kepada PLN. Terlebih pemadaman tanpa pemberitahuan dan alasan jelas dari pihak PLN.

"Kalau lagi nonton piala dunia listrik padam  pasti kantor PLN jadi tempat favorit warga. Mereka pasti datang dan membawa dan memberi banyak "hadiah" kepada pihak PLN. Karena acara piala dunia itu termasuk hal-hal sensitif dan penggemarnya tak ingin terganggu," tuturnya.

Warga Desa Suka Maju, TA (23) juga mengatakandi daerahnya kemaren listrik padam sekitar sepuluh jam. Hal itu membuatkan kecewa terhadap kinerja PLN yang juga dinilainya semakin buruk. Kekecewaanya lantaran penghasilannya sebagai pembuat es kampel terhenti.

"Satu hari biasanya saya dapat Rp 50 ribu dari jual es kampil. Tapi kemaren tak ada sama sekali, karena es kampil saya tak jadi, tak bisa dijual (tak beku-red)," katanya. sumber

Read More