TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri meminta kepada tenaga guru honorer dan kontrak untuk menyiapkan data yang terkait dugaan manipulasi kategori 2 (K2) oleh Dinas Pendidikan hingga data yang memperlihatkan mereka telah lolos sebagai honorer K2 yang bakal diangkat menjadi CPNS.
Permintaan ini Ia sampaikan ketika bersama Komisi I DPRD menemui sekitar 100 guru yang digaji oleh APBD Ketapang. sebelumnya mereka mengaku termasuk sebagai K2, namun pada pengumuman terbaru K2 pada 1 April 2013 nama mereka telah hilang
.
"Oleh karena itu, kumpulkan data dan bukti selengkap-lengkapnya. Jika sudah lengkap, serahkan kepada kami. Jika masih belum kita akan membentuk tim khusus untuk mengungkap permasalahan ini," kata Jamhuri.saat Hearing, Senin (8/4/2013)
Sebelumnya tenaga guru ini juga mendatangi Kantor Bupati Ketapang. Namun hingga di DPRD Ketapang, tak satupun pihak Dinas Pendidikan Ketapang menampakkan muka.
Anggota DPRD lainnya, Martin Rantan, meminta agar mereka mengumpulkan data-data terkait adanya dugaan tenaga pengajar yang tidak pernah mengajar namun dinyatakan masuk dalam database.
"Itu harus dibuktikan dan itu akan percuma saja kalau tidak ada bukti. Jika ada ditemukan manipulasi data, kita akan tegas. Kalau perlu kita bentuk pansus. Keputusan jangan terlalu lama diambil, biar tidak diabaikan oleh pusat," tegasnya.
Permintaan ini Ia sampaikan ketika bersama Komisi I DPRD menemui sekitar 100 guru yang digaji oleh APBD Ketapang. sebelumnya mereka mengaku termasuk sebagai K2, namun pada pengumuman terbaru K2 pada 1 April 2013 nama mereka telah hilang
.
"Oleh karena itu, kumpulkan data dan bukti selengkap-lengkapnya. Jika sudah lengkap, serahkan kepada kami. Jika masih belum kita akan membentuk tim khusus untuk mengungkap permasalahan ini," kata Jamhuri.saat Hearing, Senin (8/4/2013)
Sebelumnya tenaga guru ini juga mendatangi Kantor Bupati Ketapang. Namun hingga di DPRD Ketapang, tak satupun pihak Dinas Pendidikan Ketapang menampakkan muka.
Anggota DPRD lainnya, Martin Rantan, meminta agar mereka mengumpulkan data-data terkait adanya dugaan tenaga pengajar yang tidak pernah mengajar namun dinyatakan masuk dalam database.
"Itu harus dibuktikan dan itu akan percuma saja kalau tidak ada bukti. Jika ada ditemukan manipulasi data, kita akan tegas. Kalau perlu kita bentuk pansus. Keputusan jangan terlalu lama diambil, biar tidak diabaikan oleh pusat," tegasnya.
Penulis : novi saputra
Editor : Arief
sumber : http://pontianak.tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar