KETAPANG, HUMAS-- Setelah sektor pertanian dilirik dilirik BUMN, kembali bidang industri berencana menanamkan investasinya di Kabupaten Ketapang. Rencana investasi sektor industri ini terungkap dalam ekpose hasil pra survei PT.Borneo Alumindo Prima dan PT.Ketapang Bangun Sarana (Hangzhou Jinjiang Group) di pendopo Bupati Ketapang, Kamis (31/1) pagi. Rencananya industri skala nasional tersebut akan dibangun di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Ekpose pra survey dilakukan sebelum izin dikeluarkan pemerintah daerah. Karena itulah pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si didampingi Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH, Ketua DPRD Ketapang, Ir.H.Gusti Kamboja MH, dan Kadis PU Ketapang, P.Devie Prantito. Selain itu hadir langsung dari pihak perusahaan, yang terdiri dari General Manajer, tim survey dan Konsultan yang menjelaskan hasil survey yang mereka lakukan. Paparan tersebut langsung didengar Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si, para asisten Sekda, pimpinan SKPD, Muspika Matan Hilir Selatan, maupun tokoh masyarakat desa Pagar Mentimun.
Jika rencana tersebut dapat direalisasikan, maka PT Borneo Alumindo Prima akan bergerak dalam pembangunan pabrik Alumina dan Aluminium serta pelabuhan khusus. Bupati Ketapang menegaskan ekpose pra survey yang dilakukan di pendopo kali ini berbeda dari biasanya. Dimana, perusahaan yang rencana akan menanamkan investasi diketahui tidak memiliki izin kuasa pertambangan di Ketapang. Tetapi, usaha ini akan fokus pada pada industri. Bupati berharap jika usaha ini bisa terwujud, maka dapat mengatasi pengangguran di Ketapang yang saat ini berjumlah sekitar 7.000.
"Adanya rencana investasi ini, sebenarnya keberuntungan bagi kita," kata Drs Henrikus M.Si, Bupati Ketapang.
Sebab, jika dapat direalisasikan maka dapat memberikan manfaat seperti pajak bagi hasil sehingga menambah pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Apalagi, kegiatan industri ini, tidak hanya kaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga kementerian di pusat.
Bupati menambahkan perlu difahami, informasi lahan bukan izin. Permohonan tersebut disampaikan atas permintaan perusahaaan. Sebelum perizinan dikeluarkan, maka terlebih dahulu dilalui dengan ekpose pra survey. Jika ekpose pra survey sudah dilalui dan melalui pertimbangan-pertimbangan, maka baru dapat dikeluarkan izin. Ia menjelaskan, industri ini murni PMA. Dalam pendirian pabrik alumina dan aluminium ini, Bupati Ketapang minta jangan sampai melanggar aturan."Saya berharap ini dapat menciptakan lapangan kerja, ini industri hilir, yang dapat menyelamatkan Kuasa Pertambangan yang kecil-kecil, kemarin Bupati Sanggau juga mendukung industri hilir ini ," ujarnya..
Selanjutnya, P.Devie Prantito, Kadis PU Ketapang menerangkan bahwa Industri tersebut berada di kawasan APL. Pihak investor yang didatangkan langsung dari Cina menjelaskan perencanaan industri besar.memaparkan mereka akan mengurus segala perizinan. Group usaha ini sudah cukup lama eksis diberbagai bidang usaha. Dari list perusahaan di Cina mereka menempati urutan ke 70. Total aset group 8 miliar USD. Mereka diberbagai usaha di beberapa negara, termasuk Singapura, Laos, dan lain-lain. Baik dalam usaha, bidang kimia, perdagangan, perhotelan, energi terbarukan dan lain-lain. Di cina mereka mempunyai 300 pembangkit listrik berbasis bahan bakar sampah.panjang lebar pemaparan terkait profil usaha disampaikan dalam kesempatan tersebut, baik dari pihak manajemen perusahaan, tim survey maupun konsultan.
Karena dalam mengoperasikan pabrik, rencananya akan menggunakan pembangkit listri sendiri, Bupati Ketapang berharap kelebihan daya tidak hanya dijual ke PLN. Tetapi dapat menjadi sumbangan pihak ketiga untuk Pemkab ketapang dalam mengoperasikan sumebr air bersih Riam Berasap. Selain itu Bupati Ketapang meminta dalam CSR dapat disinergikan bersama Bappeda. Supaya program CSR tidak tumpang tindih.
Dalam pertemuan itu, Kepala Bappeda ketapang, Drs H.Mahyudin M.Si menilai rencana pembangunan pabrik tersebut akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Program Pemprop dalam peningkatan IPM.terkait dengan rencana air bersih perusahaan yang rencananya sungai Tengar, ia menilai dapat disinergikan dengan program Pemkab yang saat ini sedang diupayakan dari Gunung Kediuk.
"CSR sebaiknya disinergikan dengan program Pemkab, apalagi rencananya sampai rencananya pengembangan kawasan wisata," kata kepala Bappeda Ketapang.
Dengan demikian, Kepala Bapeda Ketapang mengatakan pembangunan di Kabupaten Ketapang tidak hanya berbasis tambang. Tetapi juga industri pertanian skala besar di Kabupaten Ketapang. Masukan dan saran juga disampaikan Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH, bahka investasi skala besar seperti industri hilir ini dengan penanaman modal trilyunan rupiah sangat diperlukan. Karena perusahaan tidak mempunyai Kuasa pertambangan, alangkah baiknya melakukan MoU dengan pemerintah kabupaten se-Kalbar. "Tadi dikatakan potensi bouksit di kalbar mencapai 200 juta ton, kita juga tahu persaingan usaha cukup ketat, sangat realistis supaya dilakukan MoU dengan supaya kelangsungan pengoperasian pabrik tetap berjalan," papar Wabup ketapang panjang lebar. (@ndy candra) sumber : http://humas.ketapang.go.id
0 komentar:
Posting Komentar