PU Ketapang Serap Anggaran Terbesar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Bappeda  Ketapang Kalimantan Barat, Drs Mahyudin mengatakan, Pemerintah dan DPRD telah sepakat dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Sebagai dasar dalam penyusunan raperda APBD tahun anggaran 2013.

Dalam plafon anggaran, dinas PU Kabupaten Ketapang masih menduduki peringkat tertinggi dalam penyerapan anggaran, hal ini sebagi upaya pemkab Ketapang untuk memperbaiki sarana isnfrastruktur yang masih banyak mengalami kerusakan di sejumlah daerah di wilayah ini.

"Porsi anggaran besar, itu dinas PU, untuk perbaikan isnfrastruktur, kemudian dinas PU dan kantor-kantor yang berkaitan dengan pelayanan untuk masyarakat," kata kepala Bappeda Ketapang Drs Mahyudin, Kamis (20/9/2012)

Beberapa item yang menjadi target dalam pembangunan, tersebut antara lain, peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, termasuk usaha kecil dan menengah, serta peningkatan isnfrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan public dan sanitasi dan air bersih, dan peran.
sumber : http://pontianak.tribunnews.com
anggaran yang besar yang diserap PU ketapang belum bisa memuaskan kami sebagai masyarakat ketapang yang merindukan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi yang bagus, pertanian ,perkebunan, pendidikan , kesehatan yang sesuai standar kelayakan masyarakat. memang pembangunan infrastruktur ada tapi belum maksimal dinikmati masyarakat ketapang buktinya masih banyak ruas jalan kabupaten ketapang yang rusak , bangunan sekolah yang rusak, pertanian yang hanya mengandalkan teknologi dan metode masyarakat sendiri, air bersih yang belum bisa dirasakan seperti proyek riam berasap yang bak ditelan bumi dan masih banyak yang belum di sampaikan disini. anggaran besar emangnya untuk apa sebenarnya pemerintah ketapang harus transparan terhadap anggaran ,DPRD ketapang harus selalu mengawasi anggaran bukannya ikut bermain dalam proyek PU juga, boleh mendapatkan proyek tetapi fungsi pengawasan harus juga dilaksanakan, transparansi anggaran kalau bisa di publikasikan kemedia cetak maupun elektronik sehingga jelas kemana anggaran tersebut terserap sehingga masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap anggaran PU ketapang seperti sekarang ini maupun sebelum - sebelumnya.