TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Ketua Badan Pemantau Penyelengaaran Negara (BPPN) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Man Benjol, mengkritis masih adanya kontraktor yang melakukan perkejaan tidak memasang nama proyek sebagai salah satu syarat yang di tetapkan dalam Kepres 54 tantang pengadaan barang dan Jasa.
Man Benjol, mengatakan, papan nama proyek yang dipasang setiap awal sebuah pekerjaan proyek merupakan bentuk transparasi anggaran yang dipergunakan pemerintah, agar masyarakat luas mengetahui besaran anggaran proyek yang sedang di kerjakan oleh kontraktor. Termasuk sumber dana, jenis pekerjaan lamanya waktu pekerjaan yang harus diselesaikan kontraktor.
"Dalam perjalananya ada kontraktor yang tidak berani memasang papan nama proyek, perlu dipertanyakan proyek yang sedang dikerjakan ", katanya,
Ia mencontohkan beberapa pekerjaan proyek oleh kontraktor di Desa Sei Aawan dan Desa Sukamaju Kecamatan Muara Pawan, ada beberapa titik pekerjaan di satu wilayah dengan sumber pendaaan yang berbeda dari APBN dan APBD, sehingga masyarakat tidak mengetahui proyek yang sedang di kerjakan.
Lebih parah lagi dalam pekerjaan proyek pengairan tersebut, melewati pemukiman warga sehingga beberapa tanam tumbuhan warga yang terkena proyek tidak diganti rugi, warga kesulitan untuk meminta kompensasi karena proyek tersebut tidak ada papan nama sehingga mereka tidak tahu perusahaan mana dan siapa kontraktor yang sedang mengerjakan.
Hal ini terjadi kata Man Benjol lemahnya pengawasan dari Institusi yang berwenang dalam mengawasi pekerjaan barang dan jasa selain itu kurangnya sosialisasi sebelum pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan timbul masalah dan merugikan masyarakat. Sumber
0 komentar:
Posting Komentar