TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ketapang, Joko Wijanarko, mengungkapkan pihaknya sedang mengalami kekosongan surat isian (blanko) untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK). Diperkirakan kekosongan tersebut baru teratasi Maret mendatang.
"Ya, blanko lagi kosong. Diperkirakan Maret nanti stok kembali ada," kata Joko pada Tribun, Selasa (22/1).
Kata Joko, kekosongan tersebut terjadi akibat blanko KK hasil penganggaran dari dana pemerintah daerah pada 2012 lalu sudah habis. Sementara anggaran untuk blangko KK pada 2013 masih dalam tahap penyelesaian.
"Setelah tahap penganggaran selesai, nanti ada pelelangan lagi di LPSE. Baru setelah itu stoknya bisa datang," tuturnya.
Sekalipun kosong, Joko mengatakan pelayanan tetap dilakukan. Warga yang hendak membuat KK tetap dilayani petugas dan untuk sementara bentuk KK menggunakan kertas putih namun di tandatangani basah dan dicap basah oleh Kepala Dinas.
"Setelah blangko tersedia, KK sementara tersebut dapat ditukar dengan KK menggunakan blangko asli. Sedangkan besar biaya retribusi yang diperlukan untuk pembuatan KK Rp 10 ribu sesuai dengan Perda Nomor 18 tahun 2009," katanya.
Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Ketapang, Hartati, mengaku sempat bingung saat hendak memohon pembuatan KK. Pekan lalu saat ia datang pertama kali ke Disdukcapil, bagian pelayanan memintanya untuk datang sepekan kemudian karena blangko KK kosong.
"Tak taunya tadi dikasi tau lagi kalau blangko KK kemungkinan dua bulan lagi baru datang," kata Hartati di Ketapang, Selasa (22/1).
Sekalipun demikian, Hartati tetap mengapresiasi pihak Disdukcapil yang berinisiatif membuat kebijakan dengan mengeluarkan KK sementara. Namun, ia berharap agar proses pergantian KK ketika blangko asli sudah datang dapat diinformasikan secara jelas pada masyarakat.
"Tolong diinformasikan saja dan kalau bisa petugas yang melayani juga memberikan informasi yang akurat supaya masyarakat tidak perlu datang berkali-kali. Kasihan mereka, apalagi yang berdomisili di pedalamam," ujarnya.
Harus Visioner
Anggota DPRD Ketapang, Tini, meminta agar ke depannya pihak Disdukcapil melakukan perencanaan yang benar-benar matang dalam tahap pengadaan bahan baku surat menyurat. Hal itu, kata dia, sangat penting guna mengantisipasi kelangkaan bahan baku tidak terus terulang.
"Kita harus visioner, pandangan harus jauh ke depan. Tidak etis kalau setiap tahunnya berkutat kekurangan bahan baku," kata Tini.
Menanggapi program pembuatan KK menggunakan blangko sementara, Tini mengatakan hal itu cukup baik demi mengantisipasi ketiadaan pelayanan. Namun ia menambahkan untuk sebagian kalangan seperti masyarakat yang bersiap untuk maju di Pileg nanti akan cukup terbebani apabila Disdukcapil tidak bekerja ekstra terkait pelayanan KK dan e-KTP.
"Bulan enam nanti data sudah harus masuk semua, padahal dalam persyaratan yang ada calon juga harus menggunakan e-KTP. Tahu sendiri e-KTP kita belum datang semua dari pusat kemudian bagi mereka yang belum punya e-KTP dan KK, harus buat KK sedangkan blangko lagi kosong. Ini harus dipertimbangkan," katanya. sumber : http://pontianak.tribunnews.com/2013/01/23/blangko-kk-disdukcapil-habis
0 komentar:
Posting Komentar