Banyak Rumah Dinas Guru Rusak

Lebih Baik Bangun Ruang Kelas
KETAPANG – Cukup banyaknya rumah dinas guru yang rusak menurut  Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Ketapang agar rumah dinas tersebut bisa diperbaiki. “Rumah guru adalah salah satu penunjang kinerja mereka. Banyak keluhan memang rumah dinas yang banyak rusak. Sama dengan bidan. Mengapa bidan-bidan itu tidak mau di kampung. Karena tidak ada rumah dinas. Ini harus menjadi perhatian,” paparnya kepada wartawan kemarin.

Ia menilai persoalan cukup banyaknya rumah dinas guru yang rusak harus segera diatasi. Karenanya ia meminta Dinas Pendidikan untuk memasukkan rencana anggaran untuk itu. Bahkan kata dia, kalau memang memungkinkan dapat diajukan dalam anggaran biaya tambahan (ABT) 2012. Lagipula kata dia, merehab rumah dinas guru tak akan memakan waktu lama. “Sebulan saja sudah rampung. Kita imbau Dinas Pendidikan agar dimasukkan ke dalam anggaran. Karena dana inikan kembali kepada SKPD. SKPD kemudian membuat rekomendasi atau segala macam,”ungkapnya.

Sementara itu Bupati Ketapang, Henrikus menilai higga sekarang rumah dinas guru justru banyak yang kosong. Misalnya saja rumah dinas guru di sekitar Sungai Jawi, tak jauh dari rumah pribadinya. Di situ, kata dia, rumah guru sudah lama tak berpenghuni. 

“Ketika guru baru yang orang luar datang, mengetahui rumah itu sudah lama kosong, dibilang banyak hantu dan segala macam. Sedangkan kalau guru orang setempat tidak mau tinggal di rumah dinas. Lantaran berkelanjutan lama-lama menjadi buruk. Kecuali rumah penjaga sekolah yang di sekitar sekolah itu. Tapi kalau rumah guru, sampai ke Tumbang Titi, Batu Tajam, banyak yang buruk,”ungkapnya.

Ia mengatakan,cukup banyak guru-guru sudah membaur dengan kampung. Jika guru tersebut orang luar, biasa mereka dapat bapak angkat di kampung setempat. Sementara jika gurunya berasal dari daerah setempat, mereka lebih memilih tinggal di rumah sendiri. Maklum, kata Bupati rumah dinas guru itu sangat sederhana. Karena itu, lanjut dia, pemerintah harus berpikir kebutuhan.

“Butuh atau tidak. Dari pada membangun rumah guru, menurut saya lebih baik menambah ruang kelas. Solusinya lebih bagus menggunakan sistem tebang pilih saja. Kalau mau membangun itu, di kecamatan mana, di desa mana. Bagi  yang tidak, ndak perlu kita bangun,” jelasnya. Menurutnya jika harus diperbaiki semuanya tentu akan mubazir anggaran. Jika pada akhirnya juga tidak ditinggali. (ash)  Sumber  :  http://pontianakpost.com