Rabu, 09 Januari 2013

Krisis BBM, Kodim Ketapang Ajak Bentuk Tim Bersama

BBM-langka.jpg
TRIBUNPONTIANANAK.CO.ID, KETAPANG - Komandan Distrik Militer 1203/Ketapang Letnan Kolonel Infantri Tato Hadiyan menyarankan agar dalam pengawasan BBM dibentuk pos terpadu yang didalamnya melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa.

Hal tersebut disampaikan Dandim saat rapat koordinasi membahas kemelut alur distribusi BBM di Ketapang 

"Didalam pos terpadu yang isinya dari Polisi, TNI, Satpol PP juga sebaiknya kita libatkan adik-adik mahasiswa dan masyarakat. Karena mahasiswa bida dikatakan adalah generasi muda yang menginginkan perubahan lebih baik untuk Ketapang," ujarnya saat penyampaian saran, Jumat (4/1/2013)

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja dan dihadiri oleh Kapolres Ketapang AKBP Ary Wahyu Widijananto, Asisten Dua Gurdani. Hadir juga Kepala Dinas ESDM Cipriana Lestari, Kasatpol PP Edy Junaidy anggota Dewan dan perwakilan dari PT Sumber Utama Alam Kalbar dan pihak SPBU.

Terdapat beberapa poin saran yang disampaikan oleh Dandim untuk mengatasi masalah minyak di Ketapang seperti pemberlakuan member card, pemberian legalitas pengecer hingga Perda yang mengatur alur distribusi minyak.

Ia juga menyarankan agar pihak SPBU untuk melaporkan kepadanya apabila ada anggotanya yang bermain minyak lantaran sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Darat yang akan memecat setiap anggota yang bermain minyak.

"Kasad sudah tegas menyatakan kalau ada anggota yang bermain minyak akan dipecat,"tegasnya.
#admin penyakit yang sudah lama menggerogoti ketapang harus cepat disembuhkan, kami sebagai masyarakat ketapang menyambut positif dengan adanya gagasan kodim ketapang ini karena menunggu DPRD dan pemda kata orang ketapang subuh hari karena tidak ada tindakan dan membiarkan kondisi ini sejak lama. kami berharap gagasan ini cepat dilaksanakan sehingga kondisi BBM menjadi stabil dan harga eceran menjadi lebih baik, SPBU tidak di penuhi pengantri yang muka-muka itu terus sehingga masyarakat yang sekedar hanya untuk mengisi tangki motornya untuk kebutuhan sehari-hari bisa terlayani. jujur pemerintah lambat sekali padahal berita ini sudak banyak di publis ke surat kabar atau masyarakat luas, mustahil baru mengetahuinya. lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali tapi tetap merugikan sekian.

0 komentar:

Posting Komentar