103 Peserta Lulus Tes CPNS Terima SK

engirim : ALWIADI.
Tanggal : 7 May 2015, 2:09 pm

Ketapang , (Humas-Setda),Sebanyak 103 peserta Test penerimaan CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten Ketapang Tahun 2014 yang lalu, Kamis (7/5) menerima SK Pengangakatan sebagai CPNS pada Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum tahun 2014, yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Jakarta, Ratna Santoso,SH.M.Si. diaula Kantor Dinas Pertanian Ketapang. 

Kasubbag Kepegawaian Setda Ketapang M Tauran mengatakan test penerimaan CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten Ketapang Tahun 2014 yang dilaksanakan pada bulan November 2014 yang lalu sebanyak 1.883 orang pelamar melalui online dan memasukan berkas kepada panitia.
M Tauran menjelaskan pelamar yang lulus administrasi sejumlah 1.883 yang mengikuti tes 1.553 peserta yang tidak hadir 44 orang jumlah pelamar yang dinyatakan lulus 104, CPNS yang diangkat pada saat ini sejumlah 103 orang.
" Satu peserta mengundurkan diri formasi penyuluh pertanian peserta yang berasal dari Sukoharjo Jateng " katanya.
Ia menambahkan Jumlah formasi yang tidak terisi 10 formasi yang terdiri dari formasi Dokter umum, dokter gigi, statisti, asisten apoteker, pemeriksa jalan dan jembatan
Kabag Kepegawaian Setda Ketapang Ibnu Syarif.S.Sos.M.Si. yang menyampaikan sambutan Bupati Ketapang Drs Henrikus.M.Si mengatakan bahwa kenyataan menunjukan sampai saat ini profesi sebagai pegawai negeri sipil walaupun dengan berbagai sorotan tetap menjadi pilihan utama sebagaian besar masyarakat
" Salah satu alasan karena mendapat sumber pennghasilan yang tetap kondisi ini membuat persaingan menjadi PNS semakin kompetetif dan ketat " katanya.
Ibnu Syarif mengingatkan agar para pelamar CPNS yang diterima patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan berterima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada mereka sebagai calon Pegawai negeri sipil untuk menjalankan kewajiban sebagai pelayan public.
Selain itu Ibnu Syarif memotipasi agar CPNS meningkatkan pengetahuan wawasan kepribadian dan etika selaku pegawai negeri sipil yang harus melekat pada diri CPNS karena suatu keberhasilan dangat tergantung pada kemauan dan kemampuan CPNS untuk mengoftimalkan tugas-tugas yang diberikan.
Ia juga berharapkan agar para CPNS berkomitmen dan bermoral serta bertanggung jawab sebagai calon pegawai negeri sipil, memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi, memahami posisi peran tugas fungsi dan kewenangan dimanapun bertugas.
" Memiliki pengetahuan dan wawasan serta mampu bekerja sama dalam tugas selaku aparatur pemerintah " katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa seorang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sejati adalah seorang pegawai negeri sipil yang kepuasan kerjanya tidak ditentukan oleh besarnya gaji yang diterima tetapi ditentukan oleh tingginya kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya.
Pembekalan pra tugas calon pegawai negeri sipil yang lulus test CPNS pada Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi umum tahun 2014 Kabupaten Ketapang, dilaksanakan selama 2 hari akan mendapatkan pembekalan dan pengarahan langsung dari Kepala Kantor Regional VI BKN Jakarta, Ratna Santoso,SH.M.Si.dan nara sumber lainnya. 

Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2469

Read More

Delapan Dokter PTT Terima SK CPNS

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 21 April 2015, 4:21 pm

Bupati Ketapang Drs. Henrikus.M.Si menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada delapan orang dokter yang berstatus Pegawai tidak tetap melalui pengangkatan formasi khusus dokter PTT menjadi CPNS di pendopo Bupati Ketapang, Selasa (21/04).

Penyerahan SK CPNS kedelapan orang dokter yang akan ditugaskan di beberapa Puskesmas Kecamatan dan untuk mengisi kekurangan tenaga Dokter di RSUD Dr Agoesdjam Ketapang tersebut adalah , dr Eva Lidia Ingan Riantara Munthe S.pp, dr. Helen Anastasia Mance.Sp.M.M Kes,dr. Lulu Anggiamurni.Sp.S. dr. Rusli Samuel Sugianto, dr. Sutinah, dr. Chairunnisa Siregar, dr TYudi Apriyanto, dr. Harry Mangara Pandapotan Sitorus.
Bupati Henrikus dalam pengarahannya didepan para dokter tersebut mengatakan bahwa sejak diterima SK CPNS maka status Dokter PTT berubah menjadi alat negara dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, " Status saudara sekarang CPNS masih 80 persen, setelah pengabdian satu tahun maka akan mengikuti diklat prajabatan untuk diusulkan menjadi PNS 100 persen " kata Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa dengan diterimanya SK CPNS maka kebiasaan sebelumnya harus berubah, konsekwensinya memilih menjadi PNS kata Bupati yang pertama harus loyal kepada atasan karena PNS sebagai alat Negara " Proses saudara menjadi PNS ini agak unik karena direkrut tanpa tes, karena tenaga dokter memang dibutuhkan saat ini sedangkan kalau melewati tes anak Presiden saja tidak lolos " terang Bupati.
Untuk itu Bupati mengharapkan agar setelah menjadi PNS para dokter meningkatkan semangat dan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan maksimal, " Menjadi PNS tidak kaya, tetapi juga tidak akan miskin karena sudah dijamin negara jika kita meinggal isteri atau suami dan anak-anak akan mendapatkan jaminan pensiun " jelasnya.
Untuk itu Bupati berpesan kepada para dokter yang baru diangkat menjadi CPNS agar dalam melaksanakankan tugas sebagai aparat negara selalu disiplin dan loyal kepada atasan dan itu konsekwensi sebagai PNS ada tanggung jawab kepada negara " Kalau saudara berpergian wajib minta izin kepada atasan " kata Bupati Henrikus.
Bupati memaparkan jika dalam perjalan melaksanakan tugas, terjadi kecelakaan atau lainnya maka itu menjadi tanggungjawab negara sementara jika PNS berpergian tidak ada iizin dan tidak sedang melaksanakan tugas negara maka bisa tidak mendapatkan pensiun.
Dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja Bupati juga mengharapkan agar para dokter rajin dan giat melaksanakan tugas dan mengumpulkan kredit point untuk mendapatkan kenaikan pangkat " kalau ada dokter yag ingin melanjutkan sekolah saya siap mendukung dengan memberikan rekomendasi " kata Bupati Henrikus.
Penyerahan Surat keputusan pengangkatan formasi khusus dokter PTT menjadi CPNS tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Ketapang Dr Hery Sulistio, Kepala Bagian Kepegawaian Setda Ketapang Ibnu Syarif, Direktur Rsud Agoesdjam Ketapang dr Rusdi. Kasubbag Umum dan Pengembangan Pegawai, M Tauran 

sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2446

Read More

Geliat Pembangunan Kecamatan Nanga Tayap

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 17 April 2015, 8:50 pm

Kecamatan Nanga Tayap dengan luas wilayah sekitar 1.278,20 Kilometer persegi yang terdiri dari 18 desa 30.998 jiwa, merupakan wilayah dengan kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian saat ini sudah berkembang pesat. 

Camat Nagat Tayap Anwar mengungkapkan masuknya Investasi di Kecamatan Nanga Tayap sebagai upaya menggali potensi dan karateristik wilayah kecamatan yang telah ditetapkan dengan surat edaran Bupati diantaranya sebagai kawasan tanaman pangan ubi kayu
" Untuk tanaman hotikultura di terpusat di Desa Batu Mas dan desa Cegolak dan desa Patih Benteng " kata Camat Anwar kemarin.
Selain itu potensi kawasan holtultura seluruh desa perkebunan peternakan pertambangan kawasan pengumpul distribusi hals pertanian dan perkebunan kawasan budi daya perikanan
Untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dijelaskan Anwar perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diakuinya sebagian desa masih memerlukan pembenahan seperti peningkatan jalan tanah desa pangkalan suka menuju desa sebadak raya dikebuai kemudian Naga Tayap meunju siantau raya dan sampai kedesa kayung utara kondisi saat ini masih jalan tanah sehingga musim hujan masih berlumpur.
" Harapan masyarakat kepada Pemerintah dan para investor untuk memperhatikan perbaikan ruas-jalan yang tersebut " katanya.
Menurut Anwar masuknya investasi perkebunan di Kecamatan Naga Tayap program CSR dari beberapa perushaan dalam membantu pemerintah seperti jalan dan jembatan dan bantuan peningkatan ekonomi, bidang pendidikan karena di Kecamatan ,Nanga Tayap ada 45 SD 10 SMP Negeri dan 1 SMP swasta dan 1 sekolah menengah atas dan 1 SMK diantara beberapa permasalahan tersebut masih kurangnya tenaga pendidik. " Tenaga guru yang PNS masih sangat dibutuhkan untuk kecamatan Tayap " katanya. 

sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2440

Read More

Sandai Terus Berbenah

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 17 April 2015, 8:52 pm

Camat F Masdi mengungkapkan Kecamatan Sandai saat ini sedang berbenah disegala bidang, dukungn pembangunan infrastruktur dari Pemerintah dan program CSR dari perusahaan perkebunan pertambangan menjadikan Sandai terus berbenah.

Dipaparkan Camat Masdi bahwa kecamatan Sandai terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk 26.697 jiwa yang sebagaian besar masyarakatnya saat ini bekerja di kebun sawit, ketika harga karet turun. " Masyarakat Sandai rata-rata bekerja di kebun sawit yang berpenghasilan 7 sampai 8 juta perbulan " katanya.

Perkembangan ekonomi Kecamatan Sandai yang terus membaik ini dibuktikan dengan adanya 28 prusahaan perkebunan, Bank, CU Union, Hotel dan penginapan yang kian menjamur di Kota Sandai.

" Daya beli masyarakat Sandai saat ini masih baik naiknya BBM dan kebutuhan pokok tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian masyarakat " kata Camat Sandai.

Di akui Masdi memang masih ada beberapa kendala infrastruk tur jalan desa dan jembatan yang belum diaspal, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan-perbaikan untuk lancarnya tarnsportasi dari desa ke Keamatan Sandai .
" Listrik PLN yang sering padam, kurangnya tenaga pendidik dan personil Kecamatan itu merupakan kendala yang kami hadapi sekarang " jelasnya.

Kurangnya personil tenaga pendidik dan pegawai negeri sipil untuk di Kecamatan Sandai ini juga diakui Koplesk Sandai melalui Kasi UmumAiptu Goni Wahyu Prabowo bahwa Polsek sandai membawahi 2 Kecamatan yakni Kecamatan Sandai dan Hulu Sungai dengan 24 Desa.

Dijelaskannya dengan luasan wilayah dan teritorial yang cukup besar Polsek Sandai hanya memiliki 20 personil anggota kepolisian, yang seharusnya Polsek Sandai sesuai SPP mempunyai 59 personil.

Untuk mengatasi kekurangan personila yang ada Polsek Sandai selalu berkoordinasi dengan unsur Pimponan kecamatan Camat, Danramil serta masyarakat " Untuk Kecamatan Sandai kejahatan Curanmor sering terjadi dan masih bnyak yang belum terungkap karena minimnya personil tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan luasan wilayah " kata Aiptu GW Prabowo 

sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2441

Read More

Wabup Boyman Ingatkan Kewajiban Perusahaan akan CSR

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 19 January 2015, 9:38 pm

Ketapang, Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun. SH mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang berinvestasi diwilayah Kabupaten Ketapang, akan kewajiban bantuan sosial Coorparate Social Responsible ( CSR ) untuk masyarakat Ketapang.

" Kembali saya ingatkan kepada managemen PT Cargill akan kewajiban perusahaan berupa bantuan sosial, terutama kesepakatan yang telah ditanda tangani tentang bantuan kepada Masjid Agung Al Ikhlas apakah sudah direalisasikan " kata Wabub Boyman Harun.
Selain itu Wabup menekankan agar setiap perusahaan yang melakukan investasi dikabupaten Ketapang, agar komitment dengan apa yang telah disepakati sejak dikeluarkan izin akan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap masyarakat di Kabupaten Ketapang,
" Bagai mana perusahaan dapat berjalan aman nyaman, dan masyarakat disekitar ikut sejahtera dengan keberadaan perusahaan diwilayah mereka " katanya.
Wabup Boyman mengajak seluruh perusahaan yang berinvestasi agar tidak lari dari komitmen awal, berupa pemenuhan akan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Ketapang.
" Setiap perusahaan yang masuk ke daerah kami mencari keuntungan, jangan hianati daerah kami lari dari komitmen awal, semntara kalau permasalahan yang terjadi baru mengadu ke Pemerintah " tandasnya.
Rapat adudiensi yang dipimpin langsung Wabub H Boyman Harun mendengarkan penjelasan dari managemen perusahaan atas akuisisi PT. Poliplant Sejahtera kepada PT Cargill, yang dijelaskan oleh Presiden Direktur PT. Cargill Anthony Yeow, juga Presider PT .Harapan Sawit Lestari (HSL), Narong Song Cit.
Selain itu SKPD terkait yang hadir seperti Kadis Perkebunan Ir .Sikad Gudag, Kadis Dispenda Ketapang Ir Agus Hendri SE, Kadis Pehubungan Kominfo Farhan. SE MH. Kadis Pertambangan dan Energi Suryanto.S.Sos. Kadis Koperasi, UKM, Perindag Drs. H Syahrani, Kadis Naktertrans Joko Prastowo, Kadis PU Drs Heronimus Tanam, Kepala Bapedda Ketapang Drs H Mahyudin. Kabag Hukum, Edy Radiansyah, SH ikut memberikan saran dan masukan kepada managemen perusahaan agar dalam proses akuisisi perusahaan dapat berjalan lancar, termasuk proses peralihan kepemilikan perusahaan untuk pemasukan kas daerah seperti PBB , PBHTB dan program CSR yang dikeluarkan perusahaan tepat sasaran bersinergis dengan program pembangunan Pemkab Ketapang, yang disesuai dengan misi dan visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. 

sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2373

Read More

Kelengkapan Berkas CPNS Paling Lambat 10 Hari Sejak Pengumuman Dikeluarkan

Pengirim : andy candra
Tanggal : 14 January 2015, 4:37 pm

Masa penantian pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi umum Kabupaten Ketapang tahun 2014 yang telah mengikuti tes melalui computer assisted test (CAT) berakhir. Berdasarkan Pengumuman Bupati Ketapang nomor : 810 / 0058 / UP-B tanggal 13 Januari 2015 sebanyak 104 peserta dinyatakan lulus. Dari sejumlah formasi yang ditawarkan, diketahui sebanyak tiga formasi kosong yaitu dokter pertama, dokter gigi pertama dan statisi pertama.

Rencana penerimaan CPNS formasi tahun 2014 adalah sebanyak 113 orang. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman Bupati Ketapang Nomor 810/1774/UP-B tanggal 5 September 2014. Hasil kelulusan diumumkan dengan Pengumuman Bupati Ketapang nomor : 810 / 0058 / UP-B Tentang Peserta Tes Kompetensi Dasar (TKD) CAT Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan Cpns Daerah Tahun 2014 disampaikan pada tanggal 13 Januari 2015. Berdasarkan lampiran keputusan Bupati Ketapang Nomor 810/0058/UP-B tanggal 13 Januari 2015 diketahui peserta yang lulus diantaranya, formasi guru kelas pertama sebanyak 24 peserta, guru penjasorkes pertama sebanyak 2 orang, guru bahasa Inggris pertama sebanyak 2 orang, penyuluh pertanian pertama sebanyak 3 orang, analis kelembagaan/organisasi sebanyak 2 orang, analis jabatan 4 peserta, analis diklat 3 orang, analis hukum 2 orang, analis irigasi dan air baku sebanyak 2 orang, analis layanan keluarga berencana 2 orang, analis keluarga berencana pertama 2 orang, guru bahasa Indonesia pertama 2 orang, guru bimbingan konseling pertama 3 orang, guru matematika pertama 3 orang, guru kimia pertama 4 orang, guru Biologi pertama 2 orang, dokter pertama kosong, dokter gigi pertama kosong, bidan pelaksana 6 orang, perawat pertama 6 orang, asisten apoteker pelaksana 2 orang, penata ruang pertama 6 orang, perencana pertama 6 orang, inspektur tambang pertama 2 peserta, statisi pertama kosong, pranata laporan keuangan 2 orang, pemeriksa jalan dan jembatan 1 orang, pengendali jaringan sistem komputer 5 orang, pengelola wajib pajak 3 orang, dan penyuluh perikanan 3 orang.
Selanjutnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS segera melengkapi persyaratan usul penetapan NIP dan pengangkatan menjadi CPNS. Ada pun syarat kelengkapan berkas diantaranya; asli surat lamaran ditulis tangan menggunakan tinta hitam sebanyak 3 (tiga) lembar yang dibubuhi materai Rp. 6.000 pada lembar pertama; asli dan fotocopy Ijazah/Akta/Profesi dan Transkip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap, selanjutnya akan diteliti lebih lanjut oleh Panitia, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara asli dan fotocopy Ijazah/Akta/Profesi dan Transkip Nilai tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur; Asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Keterangan Catatan Khusus ( SKCK ) dari Kepolisian sebanyak 3 (tiga) rangkap. Asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah sebanyak 3 (tiga) rangkap. Asli dan fotocopy Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter penguji kesehatan Pemerintah pada RSUD dr. Agoesdjam Ketapang;.Daftar Riwayat Hidup sebanyak 3 (tiga) rangkap ditulis tangan huruf capital dengan menggunakan tinta hitam (bukan bullpen) serta ditempel Pas photo warna ukuran 3 x 4 Cm serta dibubuhi materai Rp. 6.000 pada lembar pertama. Pas Photo berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan mencantumkan / menuliskan nama pada halaman belakang photo. Tiga rangkap Surat Pernyataan yang memuat 5 (lima) perihal, tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Tiga rangkap Surat Pernyataan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kab. Ketapang, serta tidak mengajukan pindah dalam kurun waktu selama 8 (delapan) tahun yang dibubuhi materai materai Rp. 6.000 pada lembar pertama.Persyaratan sebagaimana tersebut di atas, disampaikan kepada Bupati Ketapang Up. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Ketapang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman ini dikeluarkan, dan apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak dapat melengkapi salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1 s/d angka 10, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS serta dianggap mengundurkan diri. **** (Informasi selengkapnya di Menu Layanan Umum INFO DAERAH laman website www.humas.ketapang.go.id) 

sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2369

Read More

PESERTA TES KOMPETENSI DASAR (TKD) CAT YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENGADAAN CPNS DAERAH TAHUN 2014

BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 810 / 0058 / UP-B

TENTANG

PESERTA  TES KOMPETENSI  DASAR  (TKD)  CAT YANG  DINYATAKAN

LULUS SELEKSI PENGADAAN CPNS DAERAH TAHUN 2014

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KETAPANG

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5507/M.PAN-RB/11/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal: Penyampaian Daftar Nilai TKD  hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 dari Pelamar Umum, maka dengan ini diumumkan Daftar Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2014, sebagaimana daftar terlampir berdasarkan nilai hasil Tes TKD yang dikeluarkan oleh PANSELNAS.

Selanjutnya bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS tersebut sesuai daftar lampiran pengumuman ini, agar segera melengkapi persyaratan usul penetapan NIP dan pengangkatan menjadi CPNS, sebagai berikut :

1. Asli surat lamaran ditulis tangan menggunakan tinta hitam sebanyak 3 (tiga) lembar yang dibubuhi materai Rp. 6.000 pada lembar pertama;

2. Asli dan fotocopy Ijazah/Akta/Profesi dan Transkip Nilai yang digunakan sebagai dasar melamar CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap, selanjutnya akan diteliti lebih lanjut oleh Panitia, dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara asli dan fotocopy Ijazah/Akta/Profesi dan Transkip Nilai tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;

3. Asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Keterangan Catatan Khusus ( SKCK )  dari Kepolisian sebanyak 3 (tiga) rangkap;

4. Asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah sebanyak 3 (tiga) rangkap;

5. Asli dan fotocopy Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter penguji kesehatan Pemerintah pada RSUD dr. Agoesdjam Ketapang;

6. DRH  (Daftar Riwayat Hidup) sebanyak 3 (tiga) rangkap ditulis tangan huruf capital dengan menggunakan tinta hitam ( bukan bullpen ) serta ditempel Pas photo warna  ukuran 3 x 4 Cm serta dibubuhi materai Rp. 6.000 pada lembar pertama.

7. Pas Photo berwarna ukuran 3 X 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan mencantumkan / menuliskan nama pada halaman belakang photo.

8. Tiga rangkap Surat Pernyataan yang memuat 5 (lima) perihal, tentang :

a) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;

b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;

c) Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

d) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

e) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

9. Tiga rangkap Surat Pernyataan bersedia ditempatkan  diseluruh wilayah Pemerintah Kab. Ketapang, serta tidak mengajukan pindah dalam kurun waktu selama 8 (delapan) tahun yang dibubuhi materai materai Rp. 6.000 pada lembar pertama

10. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas, disampaikan kepada Bupati Ketapang Up. Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Ketapang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman ini dikeluarkan, dan apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak dapat melengkapi salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam angka 1 s/d angka 10, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS serta dianggap mengundurkan diri.

11. Lain-Lain : Jumlah Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5507/M.PAN-RB/11/2014 tanggal             16 Desember 2014 perihal: Daftar Nilai TKD  hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 dengan Urutan Peringkat Nilai hasil Tes yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) menggunakan Computer Assisted Tes (CAT)  yang memenuhi ambang batas kelulusan ( Passing grade ) serta Jumlah formasi yang tersedia.

12. Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Ketapang

pada tanggal  13  Januari 2015

BUPATI  KETAPANG,

DRS. HENRIKUS, M.Si.

LAMPIRAN DAFTAR KELULUSAN CPNS 2014

DAFTAR NILAI

Sumber : http://www.ketapangkab.go.id/

Read More

Penundaan Pengumuman CPNS

Pengirim : andy candra
Tanggal : 4 January 2015, 2:12 pm

Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi umum Kabupaten Ketapang tahun 2014 yang telah mengikuti tes melalui computer assisted test (CAT) kembali harus bersabar. Test CPNS yang dilakukan dari tanggal 28 oktober sampai dengan 2 November 2014 di Kabupaten Ketapang, ternyata hasilnya belum bisa diumumkan.

Berdasarkan pemberitahuan nomor : 810/2693/UP-B Tentang Penundaan pengumuman kelulusan hasil test CPNS Kabupaten Ketapang tahun 2014 yang ditandatangani Bupati Ketapang tanggal 31 Desember 2014, dan ditegaskan surat Bagian Kepegawaian Setda Ketapang nomor 800/001/UP-B, tanggal 2 januari 2015 diketahui bahwa penyebab tertundanya pengumuman hasil test CPNS 2014 adalah akibat ranking daftar nilai test kompetensi dasar (TKD) kelulusan dari panitia seleksi nasional (panselnas) belum selesai.
"Maka dengan ini diberitahukan bahwa pengumuman hasil test untuk sementara belum dapat disampaikan," demikian akhir dari pemberitahuan yang ditandatangani Drs Henrikus M.Si Bupati Ketapang.
Pemberitahuan dari Pemkab Ketapang itu memberikan jawaban dari pertanyaan dan penantian para peserta test CPNS tahun 2014. Dari penelusuran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Ketapang bahwa peserta mengikuti test computer assisted test (CAT) setelah dinyatakan lulus administrasi. Dari 1883 pelamar, dinyatakan lulus administrasi sebanyak 1.597 pelamar. Sementara sisanya dinyatakan gagal atau belum memenuhi persyaratan administrasi.
Kebanyakan pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi disebabkan karena faktor usia dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tidak sesuai persyaratan kualifikasi formasi. Hal lain yang menyebabkan pelamar tidak lolos seleksi.
Ujian dilakukan menggunakan Sistem CAT. Dimana, melalui system ini peserta yang mengikuti test CPNS menerima soal secara on-line, kemudian yang bersangkutan langsung menjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jawaban yang diberikan oleh peserta test CPNS/CASN tersebut akan langsung masuk ke server atau database pusat dan dikumpulkan disana.
Dari formasi di Kabupaten Ketapang ada 30 formasi jabatan yang direbutkan. Untuk formasi perencana paling diminati dengan jumlah pelamar adalah dinyatakan lulus pilihan pertama sebanyak 501 pelamar, lulus sebagai pilihan kedua sebanyak 515 peserta dan pilihan ketiga adalah 17. Ada pun formasi jabatan lainnya adalah analis diklat, analis hokum, analis irigasi dan air baku, analis jabatan, analis kelembagaan/organisasi, analis layanan KB, asisten apoteker pelaksana, bidan pelaksana, dokter gigi pertama, dokter pertama, guru bahasa Indonesia Pertama, Guru Bahasa Inggris Pertama, Guru Bimbingan Konseling Pertama, Guru Biologi Pertama, guru kelas pertama, guru penjasorkes pertama, inspektur tambang pertama,piñata ruang pertama, pengelola wajib pajak / retribusi daerah, pengendali jaringan system computer, penyuluh keluarga berencana pertama, penyuluh perikanan, penyuluh pertanianj pertama, perawat pelaksana, perencana pertama, pranata laporan keuangan dan statistisi pertama.
Sesuai dengan pengumuman Bupati Ketapang Nomor 810/1774/UP-B tanggal 5 September 2014, pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah(CPNS) Daerah sebanyak 113 orang. Formasi CPNSD dari pelamar umum tersebut, diantaranya kependidikan sebanyak 41 orang, tenaga medis sebanyak 20 orang, dan tenaga teknis sebanyak 51 orang.@ Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2366

Read More

Evaluasi RKPD Ketapang Tahun 2014

Pengirim : Alwiadi
Tanggal : 23 December 2014, 2:31 pm

Ketapang, Evaluasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang terhadap 11 prioritas nasional tahun 2014, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPEDDA) kabupaten Ketapang.

Evaluasi RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2014 yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapedda Kabupaten Ketapang Drs H.Mahyudin.M.Si, berlangsung setengah hari ( Selasa,23/12) menghadirkan SKPD, Kepala bagian setda Ketapang di ruang rapat Kantor Bepdda Ketapang.
Kepala Bapedda Ketapang Drs H Mahyudin .M.si mengatakan pengendalian pelaksanaan RKPD dimaksudkan untuk menjamin bahwa prioritas, sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD .
", Evaluasi Hasil RKPD adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan prioritas dan sasaran " katanya.
Disebutkannya sebelas prioritas nasional diantaranya, reformasi birokrasi dan tata kelola, Pendidikan, kesehatan, penanggulangan Kemiskinan, ketahan pangan, Ifrastruktur iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan terluar dan pasca konflik, kebudayaan kretifitas dan inovasi teknologi.
Adapun rekapitulasi hubungan Bidang Urusan pemerintahan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2014, terhadap 11 prioritas Nasional dengan 356 program dan Pagu Dana sebesar Rp. 799.985,339.852.- 

Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2357

Read More

Eko Iskandar Direktur PT.Ketapang Mandiri Dilantik

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 23 December 2014, 1:30 pm

Ketapang, Direktur PT (Persero) Ketapang Mandiri Drs Eko Iskandar untuk periode 2014-2018, (Selasa,23/12) dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun SH, berdasarkan surat keputusan ditandatangani Bupati Ketapang pada tanggal 5 Nopember 2014.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Plt Sekda Drs.H.M.Mansyur.M.Si, Asisten I Setda Ketapang Drs H Gurdhani Achmad, Staf Ahli, Kepala Dinas,Kantor Kepala bagian serta Sekretaris Tim Seleksi Penerimaan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah (persero) PT.Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang periode tahun 2014-2018 Ir.Hj.Nurwanti MM.
Wakil Bupati H Boyman Harun mengharapkan kepada Direktur PT Ketapang Mandiri yang baru dilantik agar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan harus selalu mengacu kepada peraturan yang ada karena BUMD Ketapang Mandiri yang mengelola SPBU berbeda dengan SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang, karena SPBU Ketapang Mandiri milik Pemerintah Daerah,
", Saudara seorang direktur harus bekerja sesuai dengan managemen perusahaan dibawah kendali pemerintah Daerah " tegas Wabub.
Wabub mengharapkan agar Direktur lebih banyak berkonsultasi dan berdiskusi dengan badan pengawas berkaitan tentang pengambilan keuputusan maupun solusi dalam pekerjaan karena dewan pengawas yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
", Selanjutnya Dewan Pengawas akan menyampaikan kepada Bupati akan hal hal yang dilakukan apa yang harus diperbaiki maupun apa yang harus di tambah sehingga tujuan dan misi menjadikan Ketapang MNadiri seabagi perusahaan daerah yang kuat terwujud " kata Wabup Boyman.
Wabub Boyman pun tidak menampik kontribusi PT Ketapang Mandiri sudah terlihat diprioede pertama dari neraca laporan keuangan saudara sudah dapat melunasi hutang perusahaan sebesar 1 Milyar dan telah memberikan sumbangan pada PAD Ketapang sebesar Rp. 350 juta rupiah.
Selain itu SPBU PT Ketapang mandiri diharapkan Wabup tidak hanya tersedia juga bahan bakar non subsidi guna untuk melayani kendaraan Dinas Pemerintah yang sudah diwajibkan menggunakan bahan bakar kepada badan pengawas agar benar benar melakukan pengawasab terhadap pengadaan bahan bakar non subsidi di PT Ketapang Mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Ketapang.
" Semoga kepercayaan yang diberikan kepada saudara yang kedua kalinya memimpin Ketapang Mandiri dilaksanakan secara baik dan benar dengan penuh rasa tanggung jawab sehinga perusahaan yang saudara pimpin dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Ketapang " harap Wabup Boyman. Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2356

Read More

Bahas RAPBD 2015, Eksekutive dan Legislative "Sepakat" Terapkan Efisiensi

Pengirim : andy candra
Tanggal : 15 December 2014, 5:58 pm

Dalam pembahasan RAPBD 2015, Pemkab Ketapang dan DPRD Ketapang sepakat untuk melakukan efisiensi.

Keinginan melakukan efisiensi dan penekanan pada pembangunan infrastruktur terungkap dalam pertemuan membahas RAPBD 2015 di DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus.Pembahasan bersama RAPBD sekretariat daerah Ketapang dengan Tim Anggaran DPRD Ketapang, sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus selain pembangunan infrastruktur, maka program legislasi daerah juga sangat penting. Rencana kegiatan Prolegda maka diharapkan nantinya mendorong pembahasan Raperda skala prioritas dapat dirampungkan dalam rencana satu tahun. Selain itu, program Jamkrida dianggapnya perlu untuk dibahas kembali. Sebab, melalui program tersebut memberikan ruang kepada usaha kecil untuk didorong lebih maju.
Dalam akhir rapat pembahasan RAPBD 2015, Budi Mateus juga menyebutkan masalah hibah dan bantuan sosial menyesuaikan dengan aturan serta pemanfaatan secara berkeadilan."Pada intinya masukan dan mohon penjelasan yang disampaikan dalam forum ini tujuannya untuk perbaikan di masa yang akan datang," tegas Budi Mateus, Ketua DPRD Ketapang yang panjang lebar menyampaikan kesimpulan dalam pertemuan tersebut.
Dalam pembahasan RAPBD 2015 di Gedung DPRD Ketapang, tim anggaran legislatif meminta penjelasan terhadap program dan kegiatan yang dialokasikan Setda Ketapang. Dari rencana kegiatan diharapkan mempermudah pelayanan. Sejumlah masukan terhadap rencana kerja dari anggota DPRD, diantaranya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir, Junaidi, dan Kadarini. Demikian, pertanyaan dari para anggota DPRD Ketapang seperti Anthony salim, Ignatius Irawan, Ali Sadikin, Lodom, H.Abdul Sani, Muhamad Soleh, Mateus Yudi, Aquino Ceger, Iin Solinar, dan Hadi Mulyono Upas.
Tim anggaran mempertanyakan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen. Sepertipemanfaatan asset, pendapatan seperti retribusi, hibah, rumah ibadah dan lain-lain."Banyak masukan disampaikan ke kita (dewan,red) terkait dengan hibah ke KONI, tetapi dalam pelaksanaan Porprov yang lalu ternyata prestasi olahraga kita jauh menurun dibanding prestasi Porprov sebelumnya, banyak cabang olahraga berharap, pola bantuan langsung kepada cabang olahraga seperti pola yang sebelumnya," kata Iin Solinar, anggota DPRD dari PAN Ketapang.
Pertanyaan dari tim anggaran DPRD Ketapang, kemudian asisten III setda Ketapang, H.Normaniah, S.Sos, Kabag Keuangan Setda Ketapang, H.Marwannoor, Kabag Hukum Setda Ketapang, Edy Radiansyah, Kabag Kepegawaian Ibnu Syarif, Plh Kabag Umum dan lain-lain sesuai dengan materi yang dipertanyakan. Salah satunya dijelaskan asisten III setda Ketapang terkait pertanyaan Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH mengenai pemanfaatan Gedung Junjung Buih. Gedung ini sudah dilakukan perbaikan. Pada saat sekarang difungsikan sebagai lokasi penyimpanan asset.@ Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2352

Read More

Kanwil Kemenkumham Kunjungi Bupati Recana Buka Kantor Imigrasi

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 10 December 2014, 7:58 pm

Ketapang, Program ketahanan pangan ( Dem Area ) yang diluncurkan Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si mendapat respons positive beberapa daerah di Indonesia dengan mengunjungi lokasi dem area, Rabu, (10/12) giliran Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (KEMENKUM HAM) mengunjungi Kabupaten Ketapang dan berencana membuka Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Provinsi Kalbar Maroloan Jonnis Baringbing .SH.MH beserta anggotanya sembilan orang melihat langsung lokasi Kebun Pangan Sinergi Pemkab dan Lapas klas II B Ketapang di Jalan Rangga Sentap Dalong Kelurahan Sukaharja Ketapang, usai melihat kebun pangan, rombongan Kanwil berkunjung ke Pendopo Bupati Ketapang.
Kedatangan rombongan diterima langsung Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si yang didampingi oleh Kepala Bapedda Drs Mahyudin. Kadis Perkebunan Ir Syamsyu Akhyar, Kabag Hukum Edy Radianysah SH.MH, Kabag Umum Boy Hasan.S.Sos.M.Si, dan Kabag Humas Repalianto.S.Sos.M.Si.
Kepada Bupati Henrikus, Kakanwil Kemenkum HAM, MJ Baringbing mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian besar Bupati Ketapang terhadap warga binaan di lapas Ketapang , perhatian tersebut diwujudkan Bupati berupa penyediaan lahan yang sudah diolah, sarana dan prasana seperti jalan jembatan perumahan, serta peralatan pertanian hingga sampai ke bibit tanaman dan perikanan serta peternakan.
" Perhatian besar dari Bupati Ketapang ini sudah kami laporkan ke Dirjend Kemnkum Ham di Jakarta, karena kami berharap kebun pangan untuk warga binaan yang ada di Ketapang ini menjadi salinan Lapas Nusakambangan yang ada di Indonesia " katanya.
Selain itu MJ Baringbing menyampaikan dengan perkembangan Kabupaten Ketapang yang semakin pesat sehingga Kabupaten Ketapang sudah layak adanya pelayanan keimigrasian dengan membuka kantor cabang juga pembukaan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) agar dapat memperpendek rentang pelayanan kepada masyarakat.
" Untuk pembangunan Kantor Imigrasi dan Rupbasan kami mohon bantuan Pemkab Ketapang dalam penyediaan lahan, dan kalau pengadaan lahan sudah siap kami usulkan ke Dirjend Pusat sebagai salah satu syarat untuk pembentukan kantor baru " katanya.
Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemnkumham di Kabupaten Ketapang, menurut Bupati diluncurkannya program kebun pangan sinergi Pemkab dan Lapas Ketapang sesuai dengan misi dan visi Bupati Ketapang dalam ketahanan pangan.
Selain itu menurut Bupati sudah menjadi kewajiban sebagai Pemerintah melakukan pembinaan kepada para warga narapidana yang ada di Lapas Ketapang, dengan menpaatkan potensi lahan yang ada dan warga binaan Lapas sebagai tenaga kerja.
" Setelah kita lakukan pembinaan dengan harapan mereka tidak akan kembali lagi " kata Bupati.
Ditambahkan Bupati program sinergi yang dilakukan tidak hanya satu sektor, tetapi dilakukan secara merata lintas sektoral dan intansi, diantaranya disebutkan Bupati sinergi dengan Pejabat SKPD, SKPD, BUMN, TNI, demi menjaga ketersediaan lahan pangan di Ketapang.
Demikian juga dengan bantuan yang diberikan Pemkab Ketapang, selain bantuan kepada Lapas Ketapang, Pemkab Juga telah memberikan bantuan kepada Kepolisian berupa ambulance, mobil dinas untuk BPN dan lahan untuk pos TNI Al di Kendawangan.
Banyaknya investasi asing masuk di Kabupaten Ketapang, sangat memungkinkan Ketapang sudah ada kantor Imigrasi dan Kantor Rubasan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
" Untuk pembangunan Kantor Imigrasi di Ketapang sudah layak dan masalah lahan sudah kita siapkan tinggal mengurus administrasi penyerahan dari Pemkab kepada Kemenkum Ham " kata Bupati. sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2347

Read More

CSR BNI Sasar Infrastruktur Dasar

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 9 December 2014, 12:57 pm

Ketapang, Program dan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan berupa CSR ( Coprate Social Responsibility) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ketapang tahun 2014, menyasar pembangunan infrastruktur dasar.

Penyerahan bantuan CSR dari PT BNI Cabang Ketapang dilakukan secara simbolis oleh Pimpinan BNI Cabang Ketapang Maslipansyah kepada Pemkab Ketapang melalui Kepala Bapedda Drs H Mahyudin M.Si diruang rapat Kantor Bapedda Ketapang, Selasa (09/12) yan di hadiri oleh Dinas pendidikan, Dinsosnaker trans, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kabag Humas Setda Ketapang Revalianto.S.Sos.M.Si.
Kepala Bappeda Ketapang Drs.H Mahyudin.M.si mengatakan program CSR dari pihak swasta merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, selain dari APBD Kabupaten dan APBD provinsi juga APBN yang telah ada.
" Selain investasi pihak swasta di Kabupaten Ketapang program CSR juga besar peranannya membantu pembiayaan pembangunan " katanya.
Menurut Mahyudin bantuan CSR perusahaan dikabupaten Ketapang nilainya sudah cukup besar baik perusahaan perkebunan, pertambangan dan perbankan dalam membantu pembiayaan pembangunan di daerah.
" Kedepan kita berharap perusahaan atau perbankan yang lainnya segera mengikuti dan menyalur program CSR yang disinergikan dengan program Pemerintah daerah " harapnya.
Mahyudin atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diluncurkanya program SCR oleh PT BNI cabang Ketapang yang akan memberikan manpaat yang maksimal untuk masyarakat Ketapang.
Program CSR dari PT BNI Cabang Ketapang yang diserahkan senilai Rp. 105. juta tersebut, disalurkan dalam bentuk barang meubelair SDN 19 Pagar Mentimun, SDN 21 Sukamaju, SMPN 03 Ketapang, Panti sosial Tresna Werdha Mustika Dharma,berupa kulkas, bak penampungan air,kipas angin kompor dan tabung gas, sedangkan kendaraan roda tiga pengangkut sampah bantuan kepada Dinas kebersihan Ketapang 

Sumber : http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2346

Read More

Pimpinan DPRD Ketapang Diresmikan

Pengirim : ALWIADI.
Tanggal : 5 December 2014, 3:38 pm

Ketapang, Peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang masa bhakti 2014-2019, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Ketapang, diruang rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Jum'at (5/12)

Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Muhammad Rifa'ie SH.MH mengambil sumpah dan janji pimpinan DPRD Ketapang Budi Matheus S.Pd. sebagai ketua DPRD Ketapang dari Fraksi PDI-P, sedangkan wakil-wakil ketua Junaidi.Sp dari Fraksi Golkar, Kadarini SE, dari Fraksi PAN dan Jamhuri Amir SH dari Fraksi Hanura.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM.Wakil Bupati Ketapang H Boyman Harun.SH, Plt Sekda Drs H M.Mansyur.M.Si, Forkominda, SKPD serta seluruh anggota DPRD Ketapang.
Sebelumnya Ketua Sementara Budhi Matheus S.Pd mengharapkan peresmian dan pengambilan sumpah pimpinan dapat menjadikan awal semangat untuk kedepan dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang saat ini telah menanti, seperti pembahasan rancangan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2015, dan beberapa perda lainnya seperti raperda tentang rencana pemabngunan jangka panjang daerah Kabupaten Ketapang tahun 2005-2025 yang sangat segera untuk dibahas.
" Surat surat yang masuk mapun permintaan audienasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi DPRD " katanya.
Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk kerja keras dalam kontek ini melalui pelaksanaan fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan alat kelengkapan DPRD sebagai harapan kita dan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tentu saja kedepan lebih partisipatif dan aspiratif dalam membangun daerah Ketapang
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Ketapang hari ini merupakan tindak lanjut dari surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 545/Pem/2014.tanggal 24 November 2014, tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Ketapang masa bhakti 2014-2019.
" Kepada pimpinan DPRD Ketapang yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji kami kami ucapkan selamat mengemban amanat rakyat laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya pahami tugas wewenang dan fugsi saudara selaku pimpinan DPRD " ucapnya.
Menurut Wagub penyelenggaran pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan Kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dalam rangka untuk melindungi melayanimemberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan hal tersebut maka kata Wagub Kepala daerah dan DPRD dalam hal ini melalui pimpinan DPRD wajib memiliki hubungan yang besinergi dan harmoni sebagai mana diatur dalam pasal 207 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan hubungan atas kemitraan sejajar
Selain itu disebutkan Dia persetujuan bersama dalam pembentukan perda, penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepada DPRD persetujuan terhadap kerjama sama yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah rapat konsultasi DPRD dengan Kepala Daerah secara berkala dan bentuk lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
Ditambahkan Wagub Pelaksanaan dan pembangunan Daerah Pimpinan DPRD merupakan jembatan penghubung antara Pemerintah Daerah dan DPRD melalui mekanisme konsultasi Pemerintah Provinsi Kalbar menaruh harapan besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Ketapang
" Setiap jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan pada profesionalitas serta proposionalitas " ujarnya. 

Sumber: link

Read More

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

PERANAN birokrasi sebagai mesin pembangunan sangat penting. Memastikan seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan berjalan. Maka, sejak tahun 2010, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai amanat dari UU No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Selain itu dikeluarkan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Repormasi Birokrasi 2010-2014.

Menindaklanjuti Perpres No.81 tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/1918/OR-B tanggal 11 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Maka, Bagian Organisasi Setda Ketapang menginformasikan akan dilaksanakan Penyusunan dan Penetapan SOP Tahap II bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Ketapang dan Bagian di Lingkungan Setda Ketapang.
Sebelum dilakukan Penyusunan dan Penetapan SOP Tahap II, maka Bagian Organisai Ketapang melakukan pemaparan teknis penyusunan dan penetapan SOP Tahap II pada Jum’at (15/8) di ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang. Pemaparan langsung dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi, Drs Syahrul didampingi Kasubbag. Dari pemaran tersebut diterangkan bahwa Grand design Reformasi Birokrasi untuk memberikan peta jalan bagi penataan birokrasi dan menstimulus inovasi birokrasi yang bermanfaat untuk mempercepat seluruh agenda pembangunan yang kini berjalan. Sebab, dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dijelaskan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Sebagai wujud komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 &ndash 2014 dengan peta jalan yang rinci melalui Perpres No.81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mendorong pembaharuan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang selama ini dipandang masih menyisakan banyak persoalan sehingga perlu ditata kembali dengan sejumlah inovasi pelayanan baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan tehnologi. Dalam grand design Reformasi Birokrasi diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Komitmen Reformasi Birokrasi juga dituangkan setidaknya dalam 3 Undang-Undang (UU) yang telah ditandatangani Presiden dan 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam pembahasan legislatif. Ketiga UU tersebut adalah UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan yang baru disahkan adalah UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara dua lainnya masih berbentuk RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang segera diundangkan setelah mendapat persetujuan legislatif. Kelima UU ini menjadi pilar penopang pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendorong proses transformasi birokrasi yang berkualitas dan inovatif hingga tahun 2025 sesuai arah RPJP 2005-2025.
Dengan disahkannya UU. No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 15 Januari 2014 menandai proses modernisasi mesin birokrasi yang diharapkan dapat selaras (fit) dengan kebutuhan jaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor permerintahan (aparatur sipil negara, dulu disebut PNS). Visi UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipili Negara diharapkan dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkil potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi asset dan modal (human capital) dalam sistem pemerintahan. Dengan UU Aparatur Sipil Negara ini, komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara. @source: http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=2226

Read More

Pembuat Kartu Kuning Ketapang Capai 1183

 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi, Suyono menuturkan sekitar 1183 kartu pencari kerja atau kartu kuning telah dikeluarkan.
Sebagian besar pembuat kartu kuning direncanakan dipergunakan untuk mengurus pendaftaran sebagai CPNS. "Sejak ada informasi penerimaan CPNS, kami dipenuhi pembuat kartu pencari kerja," katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (28/8/2013).
Saat ini kata Suyon, masih diberlakukan pembuatan secara manual, dalam waktu dekat pihaknya merencanakan pembuatan kartu kerja secara online pasca mendapatkan empat unit computer dari pusat.
"Nanti isi data sendiri, kemudian kesini untuk ditandatangani, kalau sekarang masih manual dulu," katanya
Kartu Pencari Kerja berlaku selama dua tahun dan jika pemilik belum mendaptkan lowongan kerja juga hendaknya melapor setiap enam bulan sekali begitu juga jika sudah mendapatkan sebaiknya juga melaporkan diri agar bisa masuk database pihaknya.
Untuk warga yang hendak membuat kartu pencari kerja, Suyono mengingatkan kartu ini dibuat sesuai daerah asal KTP. "Kalau KTPnya Pontianak ya buat Pontianak tak bisa buat disini, tapi penggunaannya bisa dimana-mana," tukasnya. sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Nizarwan: Aturan Hibah Perikanan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Mengantisipasi tindak penyalahgunaan dilapangan pemerintah perketat aturan hibah perikangan. Hal itu dibenarkan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Ketapang, Nizarwan.
Setiap bantuan hibah peralatan untuk kelompok nelayan akan diberikan bertahap, tahap awal akan dikeluarkan sebesar 40 persen baru diikuti tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar 30 persen.
"Itupun tidak dikeluarkan langsung, tapi setelah tahap pertama akan diverifikasi, apakah sesuai atau tidak. Jika berkesesuaian maka akan dilanjutkan dengan tahap kedua dan ketiga,"katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Jumat (26/7/2013) kemarin.
Kata Nizarwan, untuk pencairan bantuan, kelompok nelayan mesti mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui proposal. Dan pengajuan tak bisa dilakukan melalui individu nelayan melainkan mekanisme perkelompok nelayan.
"Satu kelompok nelayan mesti beranggotakan minimal lima orang dan maksimal 10, melalui kelompok inilah bisa mengajukan permohonan bantuan,"katanya
Namun, setiap ajuan yang masuk, tak semerta-merta langsung bisa dicairkan, katanya dalam setiap harinya pihaknya menerima sekitar lima proposal, sehingga penyaringan mesti dilakukan. Penyaringan mengutamakan kelompok yang memang perlu membutuhkan bantuan. sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Bulan Depan Pemprov Kalbar Buka Lowongan 217 CPNS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Robertus Isdius memastikan Pemprov Kalbar ikut serta dalam penerimaan CPNS Tahun 2013 ini. Rencana pendaftaraan akan dibuka pada Bulan September mendatang.
"Sama, itu serentak seluruh Indonesia, rencana jadwal penerimaan itu ditetapkan oleh Menpan. Silakan buka saja situs Menpan www.menpan.go.id," kata Robertus Isdius kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (22/7/2013).
Pemprov Kalbar, lanjut Robertus Isdius, akan membuka formasi umum penerimaan CPNS sebanyak 217. Sedangkan honorer K-II yang akan mengikuti seleksi sebanyak 48 orang.
"Rincian perjabatan formasi masih harus konsultasikan ke Menpan untuk ditetapkan. Untuk kabupaten/kota pada saat rakornas persiapan seleksi CPNS 2013 diterima langsung oleh kabupaten/kota," tukasnya
sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Stand Setda Juara Terbaik Ketapang Expo

Ketapang – Pameran Ketapang Expo 2013 akhirnya ditutup, Minggu (30/6) malam. Setelah 10 hari digelar pameran, akhirnya stand Sekretariat Daerah berhasil menjadi juara stand. Selain menjadi juara terbaik, dalam pameran ini menjadi juara pertama untuk kategori SKPD, yang disusul oleh stand Bappeda sebagai juara kedua Dinas Pendidikan, juara ketiga Dinas Kebersihan. Sedangkan harapan satu dan selanjutnya masin-masing diraih Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Badan PMPD Perempuan dan KB, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Pertanian dan Peternakan.
Untuk kategori BUMN, BUMD, Swasta dan instansi vertikal, juara pertama diraih BRI, disusul KTNA sebagai juara kedua. Juara ketiga diraih PT.Harita. Harapan pertama dan selanjutnya diraih Cargill, BII, dan CU.Pancur Solidaritas. Untuk kategori kecamatan dan PKK, juara pertama diraih stand Singkup dan Jelai Hulu. Disusul oleh Air Upas dan Manismata sebagai juara kedua. Stand Marau dan Delta Pawan sebagai juara ketiga. Harapan pertama dan seterusnya masing-masing diraih stand Kecamatan Benua Kayong dan Hulu Sungai, Nanga Tayap dan Sandai. Setelah nama pemenang diumumkan, langsung dilakukan penyerahan hadiah.
Bupati Ketapang, melalui Sekda Ketapang, Drs H.Andi Djamiruddin M.Si mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan pameran Ketapang expo 2013. Dikatakannya, melalui pameran ini telah diperkenalkan dan diinformasikan gambaran tentang hasil-hasil produk dan proses pelayanan publik yang ditampilkan oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun dari badan usaha milik negara, daerah dan swasta termasuk organisasi, asosiasi serta pelaku usaha lainnya.Melalui pameran Ketapang expo dapat membantu mempercepat proses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Ketapang.
“Untuk PKL, yang berharap pameran Ketapang expo 2013 ini diperpanjang, dengan tidak mengurangi rasa hormat, atas keinginan tersebut bahwa pameran ini ditutup malam ini,” kata Bupati Ketapang, dalam sambutan tertulis disampaikan Sekda ketapang.
Dilanjutkan Sekda, peserta dari kecamatan harus pulang ke kecamatan dan bagi yang muslim akan mempersiapkan serta menyambut bulan suci Ramadhan. Namun demikian pada saat kedai Ramadhan nanti di lokasi itu juga para pedagang kaki lima dapat berjualan di sini selama bulan suci Ramadhan.
Sekda menambahkan, seperti tahun pelaksanaan yang lalu panitia mengadakan penilaian stand-stand sebagai motivasi bagi peserta untuk berpartisipasi dan berkelanjutan mengikuti event pameran. Termasuk yang belum mengikuti agar dapat ambil bagian pada tahun yang akan datang.
“Bagi peserta yang berhasil mendapat juara saya ucapkan selamat dan bagi yang belum berhasil agar 
memperbaiki kekurangan yang ada,” pungkasnya. (jay) sumber: http://www.equator-news.com

Read More

Wabup Sampaikan Pidato Pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2012

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun 2012 disampaikan Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH di dalam rapat paripurna DPRD Ketapang, Senin 24 Juni 2013). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ketapang, Ir.H.Gusti Kamboja MH dihadiri 21 anggota DPRD Ketapang. Setelah pemyampaian pidato Bupati Ketapang, selanjutnya dilakukan penyerahan berkas kepada pimpinan DPRD Ketapang, untuk dibahas dalam masa mendatang.

Menurut Wakil Bupati Ketapang, penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah. Khususnya, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2012. Diterangkannya bahwa laporan keuangan pemerintah Ketapang tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakian Provinsi Kalimantan Barat. Hasilnya telah disampaikan pada tanggal 11 Juni 2013 dengan pernyataan atau opini wajar dengan pengecuaian (WDP).
Hal ini berarti bahwa secara umum laporan keuangan pemerintah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2012 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang materinya sesuai standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Wakil BUpati Ketapang menyampaikan gambaran umum mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan serta pencapaian kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2012.
Berkaitan dengan bidang pendapatan disampaikan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2012 sebesar Rp.1.148.126.590.458,18 atau 107,49 persen dari target pendapatan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2012 bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan,dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD Ketapang TA 2012 sebesar Rp. 64.845.105.143,44 atau 113,63 persen dari target pada yang ditetapkan. Pendapatan asi daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi dana perimbangan Ketapang tahun anggaran 2012 sebesar Rp.991.158.444.369,00. Atau mengalami pencapaian sebesar 105,37 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasi pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah Ketapang tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 92.123.040.944,74 atau mengalami pencapaian sebesar 130,85 persen dari target yang ditetapkan. Adapun lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian bagi hasi pajak provinsi dan pendapatan bagi hasi lainnya.@ 
sumber : http://www.humas.ketapang.go.id

Read More