Nizarwan: Aturan Hibah Perikanan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Mengantisipasi tindak penyalahgunaan dilapangan pemerintah perketat aturan hibah perikangan. Hal itu dibenarkan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Ketapang, Nizarwan.
Setiap bantuan hibah peralatan untuk kelompok nelayan akan diberikan bertahap, tahap awal akan dikeluarkan sebesar 40 persen baru diikuti tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar 30 persen.
"Itupun tidak dikeluarkan langsung, tapi setelah tahap pertama akan diverifikasi, apakah sesuai atau tidak. Jika berkesesuaian maka akan dilanjutkan dengan tahap kedua dan ketiga,"katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Jumat (26/7/2013) kemarin.
Kata Nizarwan, untuk pencairan bantuan, kelompok nelayan mesti mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui proposal. Dan pengajuan tak bisa dilakukan melalui individu nelayan melainkan mekanisme perkelompok nelayan.
"Satu kelompok nelayan mesti beranggotakan minimal lima orang dan maksimal 10, melalui kelompok inilah bisa mengajukan permohonan bantuan,"katanya
Namun, setiap ajuan yang masuk, tak semerta-merta langsung bisa dicairkan, katanya dalam setiap harinya pihaknya menerima sekitar lima proposal, sehingga penyaringan mesti dilakukan. Penyaringan mengutamakan kelompok yang memang perlu membutuhkan bantuan. sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Agus: Perusahaan dan Karyawan harus Memahami Hak dan Kewajiban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Agus Riwiyanto menyarankan hubungan perusaan dan karyawan tetap harmonis. Keduanya diminta saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
Jika keduanya terdapat ketimpangan dan kurangnya pemahaman antara hak dan kewaijban, akan mengancam konflik dan menguntungkan sebelah pihak.
"Perusahaan jangan memandang pekerja sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan pada mereka, namun pekerja memiliki hak-hak, nah begitu juga pekerja apa yang menjadi kewajibannya harus dikerjakan seprofesional mungkin yang diikuti dengan hak-haknya"katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (28/7/2013).
Kata Agus, masih cukup banyak diantara lingkungan pekerja yang tak memahami betul ketika surat perjanjian kerja ia tanda tangani, buktinya ketika mereka menuntut hak yang dimediasi oleh pihaknya, terbentur oleh tanda tangan yang dibubuhkan di surat perjanjian. "Kita pun lihat dulu materi perjanjiannya, apabila menyalahi aturan ya tak bisa juga,"katanya.
Seentara itu Chandra, ketua organisasi keasyarakatan ibu pertiwi ini enyabut baik apabila ada perusahaan yang beritikad membangun pusat trainingnya di Ketapang, lantaran akan memberi kesempatan kepada warga tak hanya menjadi pekerja kasar.
"Artinya jelas ketika mereka punya jenjang kariri yang bagus, maka warga kita tak hanya menjadi bururh kasar saja,"kata Chandra sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More

Bulan Depan Pemprov Kalbar Buka Lowongan 217 CPNS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Robertus Isdius memastikan Pemprov Kalbar ikut serta dalam penerimaan CPNS Tahun 2013 ini. Rencana pendaftaraan akan dibuka pada Bulan September mendatang.
"Sama, itu serentak seluruh Indonesia, rencana jadwal penerimaan itu ditetapkan oleh Menpan. Silakan buka saja situs Menpan www.menpan.go.id," kata Robertus Isdius kepada Tribunpontianak.co.id, Senin (22/7/2013).
Pemprov Kalbar, lanjut Robertus Isdius, akan membuka formasi umum penerimaan CPNS sebanyak 217. Sedangkan honorer K-II yang akan mengikuti seleksi sebanyak 48 orang.
"Rincian perjabatan formasi masih harus konsultasikan ke Menpan untuk ditetapkan. Untuk kabupaten/kota pada saat rakornas persiapan seleksi CPNS 2013 diterima langsung oleh kabupaten/kota," tukasnya
sumber : http://pontianak.tribunnews.com

Read More